detikcom
Selasa, 16/08/2011 05:46 WIB

DPD Ukir Sejarah Pimpin Sidang Bersama DPR-DPD

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Untuk pertamakalinya dalam sejarah, DPD RI akan memimpin sidang bersama DPR RI dan DPD RI. DPD akan memimpin sidang sekaligus menjadi tuan rumah bagi pidato kehormatan Presiden SBY.

Sidang bersama ini dilakukan dalam rangka kegiatan tahunan memperingati HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Acara bertempat di Gedung Nusantara Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Rangkaian acara akan dimulai pukul 09.00 WIB, Selasa (16/7/2011). Ketua DPD RI Irman Gusman akan memimpin sidang bersama DPD dan DPRRI. Presiden SBY akan menyampaikan pidato kenegaraan di depan DPRRI dan DPDRI. Rangkaian acara bertempat di Gedung Nusantara DPR.

Presiden SBY kemudian akan istirahat sejenak untuk kemudian kembali lagi pukul 14.00 WIB. Rapat akan dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Presiden SBY akan menyampaikan nota keuangan APBN tahun depan di hadapan rapat DPRRI dengan DPD RI sebagai tamu. Rapat ini bertempat di Gedung Nusantara DPR, tempat anggota DPR dilantik.

Sebagai pelaksana sidang bersama untuk pertamakalinya, DPD menghadapi banyak problema. Meksipun akhirnya DPD siap memulai hal baru ini untuk eksistensi ke depan.

"Sebagai birokrat yang mengikuti sejak design kelembagaan DPD serta upaya pelembagaan politik demokratis saya senang ini terjadi sebagai konsensus politik yang konsisten. Tentu saja kontribusi Pimpinan dan Anggota DPR RI, begitupun Pimpinan dan Anggota DPD RI sangat berarti," tutur Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya Bakar, kepada detikcom.

Pihak Setjen DPD dan Pimpinan DPD pun berharap peristiwa penting tahunan ini sukses dilakukan. DPD ingin menunjukkan eksistensi dan peranannya untuk kemajuan Indonesia.

"Sebagai sistem pendukung parlemen, kesekjenan DPD dan DPR sebagai pelaksana teknis mendukung teraktualisasinya dan terwujudnya berbagai konsensus politik tersebut. Semuanya semata-mata untuk kemajuan Indonesia," tegasnya.

Untuk menjaga keamanan selama pidato kenegaraan, Setjen DPD menyediakan ID card khusus untuk pengunjung dan media yang meliput. Diharapkan prosesi acara berjalan lancar tanpa kendala.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/ape)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%