Senin, 15/08/2011 04:46 WIB

Dari 10 Nama, ICW Sebut Dua Nama Tak Pantas Pimpin KPK

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerahkan rekam jejak 10 nama calon pimpinan KPK kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK pada Sabtu (13/8) kemarin. Menurut ICW, dari 10 nama tersebut terdapat dua nama yang dianggap bermasalah.

"Dari data, kita ada dua nama yang menurut kami bermasalah. Tetapi kami tidak mau spesifik menyebutkannya, biar itu ditindaklanjuti oleh Pansel sendiri," ujar divisi investigasi ICW Agus Sunaryanto saat berbincang dengan detikcom, Minggu (14/2011) malam.

Menurut Agus, dari dua nama tersebut salah satunya bermasalah dan kasusnya sedang ditangani oleh KPK sendiri. "Kita dapat informasi bahwa KPK sedang menangani kasus dari salah satu nama itu. Tapi saya tidak bisa sebutkan siapa," terangnya.

Selain bermasalah dan kasusnya sedang ditangani KPK, ICW juga menilai ada satu nama yang kurang pantas menjadi pimpinan KPK. Hal itu dikarenakan orang tersebut diragukan dalam hal independensinya.

"Yang menjadi indikator kami ada empat hal yaitu integritas, indenpedensi, komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan kepemimpinan. Kami menemukan ada satu nama yang kami ragukan independensinya," terangnya.

Dua nama yang dianggap bermasalah tersebut telah diserahkan kepada Pansel KPK. ICW berharap, temuannya tersebut ditelusuri kembali oleh Pansel agar orang yang nantinya terpilih benar-benar kredibel untuk memimpin KPK.

"Harapannya kita tentunya orang yang seperti itu tidak diloloskan. Makanya kami berharap temuan kami ini ditindaklanjuti oleh Pansel," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(her/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%