detikcom
Senin, 15/08/2011 04:46 WIB

Dari 10 Nama, ICW Sebut Dua Nama Tak Pantas Pimpin KPK

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerahkan rekam jejak 10 nama calon pimpinan KPK kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK pada Sabtu (13/8) kemarin. Menurut ICW, dari 10 nama tersebut terdapat dua nama yang dianggap bermasalah.

"Dari data, kita ada dua nama yang menurut kami bermasalah. Tetapi kami tidak mau spesifik menyebutkannya, biar itu ditindaklanjuti oleh Pansel sendiri," ujar divisi investigasi ICW Agus Sunaryanto saat berbincang dengan detikcom, Minggu (14/2011) malam.

Menurut Agus, dari dua nama tersebut salah satunya bermasalah dan kasusnya sedang ditangani oleh KPK sendiri. "Kita dapat informasi bahwa KPK sedang menangani kasus dari salah satu nama itu. Tapi saya tidak bisa sebutkan siapa," terangnya.

Selain bermasalah dan kasusnya sedang ditangani KPK, ICW juga menilai ada satu nama yang kurang pantas menjadi pimpinan KPK. Hal itu dikarenakan orang tersebut diragukan dalam hal independensinya.

"Yang menjadi indikator kami ada empat hal yaitu integritas, indenpedensi, komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan kepemimpinan. Kami menemukan ada satu nama yang kami ragukan independensinya," terangnya.

Dua nama yang dianggap bermasalah tersebut telah diserahkan kepada Pansel KPK. ICW berharap, temuannya tersebut ditelusuri kembali oleh Pansel agar orang yang nantinya terpilih benar-benar kredibel untuk memimpin KPK.

"Harapannya kita tentunya orang yang seperti itu tidak diloloskan. Makanya kami berharap temuan kami ini ditindaklanjuti oleh Pansel," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%