Detik.com News
Detik.com

Senin, 15/08/2011 04:46 WIB

Dari 10 Nama, ICW Sebut Dua Nama Tak Pantas Pimpin KPK

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerahkan rekam jejak 10 nama calon pimpinan KPK kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK pada Sabtu (13/8) kemarin. Menurut ICW, dari 10 nama tersebut terdapat dua nama yang dianggap bermasalah.

"Dari data, kita ada dua nama yang menurut kami bermasalah. Tetapi kami tidak mau spesifik menyebutkannya, biar itu ditindaklanjuti oleh Pansel sendiri," ujar divisi investigasi ICW Agus Sunaryanto saat berbincang dengan detikcom, Minggu (14/2011) malam.

Menurut Agus, dari dua nama tersebut salah satunya bermasalah dan kasusnya sedang ditangani oleh KPK sendiri. "Kita dapat informasi bahwa KPK sedang menangani kasus dari salah satu nama itu. Tapi saya tidak bisa sebutkan siapa," terangnya.

Selain bermasalah dan kasusnya sedang ditangani KPK, ICW juga menilai ada satu nama yang kurang pantas menjadi pimpinan KPK. Hal itu dikarenakan orang tersebut diragukan dalam hal independensinya.

"Yang menjadi indikator kami ada empat hal yaitu integritas, indenpedensi, komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan kepemimpinan. Kami menemukan ada satu nama yang kami ragukan independensinya," terangnya.

Dua nama yang dianggap bermasalah tersebut telah diserahkan kepada Pansel KPK. ICW berharap, temuannya tersebut ditelusuri kembali oleh Pansel agar orang yang nantinya terpilih benar-benar kredibel untuk memimpin KPK.

"Harapannya kita tentunya orang yang seperti itu tidak diloloskan. Makanya kami berharap temuan kami ini ditindaklanjuti oleh Pansel," imbuhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(her/asp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%