detikcom

Senin, 15/08/2011 04:46 WIB

Dari 10 Nama, ICW Sebut Dua Nama Tak Pantas Pimpin KPK

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerahkan rekam jejak 10 nama calon pimpinan KPK kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK pada Sabtu (13/8) kemarin. Menurut ICW, dari 10 nama tersebut terdapat dua nama yang dianggap bermasalah.

"Dari data, kita ada dua nama yang menurut kami bermasalah. Tetapi kami tidak mau spesifik menyebutkannya, biar itu ditindaklanjuti oleh Pansel sendiri," ujar divisi investigasi ICW Agus Sunaryanto saat berbincang dengan detikcom, Minggu (14/2011) malam.

Menurut Agus, dari dua nama tersebut salah satunya bermasalah dan kasusnya sedang ditangani oleh KPK sendiri. "Kita dapat informasi bahwa KPK sedang menangani kasus dari salah satu nama itu. Tapi saya tidak bisa sebutkan siapa," terangnya.

Selain bermasalah dan kasusnya sedang ditangani KPK, ICW juga menilai ada satu nama yang kurang pantas menjadi pimpinan KPK. Hal itu dikarenakan orang tersebut diragukan dalam hal independensinya.

"Yang menjadi indikator kami ada empat hal yaitu integritas, indenpedensi, komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan kepemimpinan. Kami menemukan ada satu nama yang kami ragukan independensinya," terangnya.

Dua nama yang dianggap bermasalah tersebut telah diserahkan kepada Pansel KPK. ICW berharap, temuannya tersebut ditelusuri kembali oleh Pansel agar orang yang nantinya terpilih benar-benar kredibel untuk memimpin KPK.

"Harapannya kita tentunya orang yang seperti itu tidak diloloskan. Makanya kami berharap temuan kami ini ditindaklanjuti oleh Pansel," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(her/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
62%
Kontra
38%