detikcom
Jumat, 12/08/2011 13:21 WIB

Bintang Jasa Mestinya Tak Diberikan Pada yang Mau Nyapres

Adi Nugroho - detikNews
Jakarta - Sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden akan mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden SBY sore ini. Menurut sejarawan LIPI, Asvi Marwan Adam, mestinya penghargaan tersebut tidak diberikan kepada mereka yang sedang berada dalam pusaran politik praktis seperti itu.

"Selalu muncul pertanyaan ada apa di balik pemberian tanda jasa itu? Apa karena mereka calon presiden? Apakah itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Ini kita kan sedang bicara tentang jasa," ujar sejarawan LIPI, Asvi Marwan Adam, kepada detikcom, Jumat (12/8/2011).

Menurut Asvi mestinya tanda jasa seperti itu diberikan kepada mereka yang tidak sedang bertarung di politik praktis. Hal itu dinilai tidak akan menimbulkan tanda tanya bagi publik.

"Saya melihat penilaian yang sekarang itu menimbulkan tanda tanya. Menurut saya pemberian penghargaan itu jangan untuk mereka yang berpolitik praktis atau orang yang akan maju presiden," katanya.

Setidaknya ada 30 yang hari ini akan menerima penghargaan dari presiden. Di antara 30 orang itu terdapat tiga nama yang akhir-akhir ini disebut sebagai bakal calon presiden pada Pemilu mendatang. Mereka adalah Ani Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati dan Aburizal Bakrie.

Ani Yudhoyono akan menerima penganugerahan bintang Republik Indonesia Adipradana, penghargaan level kedua setelah penghargaan tertinggi, Adipurna. Sementara Aburizal Bakrie dan Sri Mulyani Indrawati akan menerima bintang tanda jasa.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(adi/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%