Selasa, 09/08/2011 16:11 WIB

9.647 Spanduk Parpol Ucapan 'Selamat Puasa' Ditertibkan

Suci Dian Firani - detikNews
Jakarta - Spanduk-spanduk parpol ucapan selamat berpuasa bertebaran seantero Jakarta. Pihak Satpol PP menertibkan spanduk yang membuat Jakarta menjadi kian ruwet itu.

"Tadi malam kita telah lakukan penertiban mulai pukul 23.00 WIB hingga 03.00 WIB dinihari dan kita berhasil mencopot sebanyak 9.647 spanduk yang ada di Jakarta," ujar Kepala Seksi Penertiban Satpol PP DKI Jakarta Darwis Ritonga saat dihubungi wartawan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2011).

Darwis menuturkan, 1.700 personel Satpol PP yang merupakan gabungan tiap wilayah disebar untuk menertibkan spanduk itu. Rincian penertiban itu yakni Jakarta Pusat sebanyak 2.814 spanduk, Jakarta Selatan 1.391 spanduk, Jakarta Utara 840 spanduk, Jakarta Barat 924 spanduk, Jakarta Timur 2.754 spanduk.

Darwis menambahkan, penertiban spanduk bukan hanya yang tidak memiliki izin. Tapi spanduk yang memiliki izin dan sudah habis masa pasangnya dicopot juga.

"Biasanya spanduk-spanduk tersebut terpasang di pagar taman kota, pohon dan tiang-tiang," tutur Darwis.

Saat ini, spanduk-spanduk itu kini disimpan di gudang milik Satpol PP. Dipersilakan bagi pihak yang bersangkutan untuk mengambilnya.

"Apabila dalam jangka waktu yang lama tidak diambil maka akan dimusnahkan. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya biasanya spanduk tidak diambil lagi," ungkap dia.

Darwis menuturkan, pihaknya memantau kembali di lapangan jika masih banyak ditemukan spanduk. Jika masih ada spanduk, maka penertiban kembali dilakukan malam ini.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%