detikcom
Jumat, 05/08/2011 19:34 WIB

Kerugian Negara di Sektor Perikanan Capai Rp 218 Triliun

M. Rizal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Ketua Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N) Ivan Rishky Kaya melaporkan kerugian negara sektor perikanan yang mencapai Rp 218 triliun ke Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerugian negara ratusan triliun itu bukan hanya akibat illegal fishing, tapi juga illegal licence (perizinan).

"Ini bukan dari illegal fishing saja tapi juga illegal leacence. Kita kaget ketika diinvestigasi selain illegal fishing ternayata terdapat juga illegal license (perizinan) yang melibatkan oknum pejabat KKP sendiri," kata Ivan kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (5/8/2011).

Ivan mengungkapkan dari perizinan sampai praktek di lapangan banyak yang dimanipulasi dan dampaknya membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dari izin sampai pengerukan hasil laut banyak yang dimanipulasi, maka tak heran daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar tak pernah sejahtera," ujarnya.

Ivan meminta agar pihak terkait menindak lanjuti dan menindak oknum yang melakukan manipulasi izin dan melakukan penangkapan pada pelaku illegal fishing yang masih berkeliaran. "Kita harapannya yang bersalah ditindak agar jera dan menyelamatkan sektor perikanan dan memperketat pengawasannya," pintanya.

Ivan menilai, jika hal ini dibiarkan, bukan negara saja yang rugi, karena masyarakat pun dimiskinkan bahkan tetap menjadi daerah tertinggal. "Sektor perikanan Indonesia potensial tapi saat ini hancur
karena mafia perikanan bahkan nelayan pesisir terancam menganggur," tegasnya.

Ivan juga berharap, dengan dilaporkannya data mengenai buruknya pengelolaan perikanan pengelolaan perikanan dapat merubah kebijakan ke arah yang lebih baik. "Saat ini yang kami temukan adalah pelangaran dan pencurian ikan oleh negara lain, dan mafia perikanan sudah merajalela," ungkapnya.

Kejahatan mafia perikanan ini, lanjut Ivan, ditemukan banyak melibatan oknum-oknum seperti aparat kepolisian, aparat hukum bahkan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) sendiri. "Yang jelas kita sudah serahkan bukti-bukti ke KKP dan ICW karena potensi kita menjadi negara yang kaya dari segi perikanan sangat dimungkinkan dan tidak akan terwujut karena adanya mafia perikanan," jelasnya.Next

Halaman 1 2

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(zal/anw)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%