detikcom
Jumat, 05/08/2011 19:34 WIB

Kerugian Negara di Sektor Perikanan Capai Rp 218 Triliun

M. Rizal - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Ketua Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N) Ivan Rishky Kaya melaporkan kerugian negara sektor perikanan yang mencapai Rp 218 triliun ke Indonesia Corruption Watch (ICW). Kerugian negara ratusan triliun itu bukan hanya akibat illegal fishing, tapi juga illegal licence (perizinan).

"Ini bukan dari illegal fishing saja tapi juga illegal leacence. Kita kaget ketika diinvestigasi selain illegal fishing ternayata terdapat juga illegal license (perizinan) yang melibatkan oknum pejabat KKP sendiri," kata Ivan kepada wartawan di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (5/8/2011).

Ivan mengungkapkan dari perizinan sampai praktek di lapangan banyak yang dimanipulasi dan dampaknya membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dari izin sampai pengerukan hasil laut banyak yang dimanipulasi, maka tak heran daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar tak pernah sejahtera," ujarnya.

Ivan meminta agar pihak terkait menindak lanjuti dan menindak oknum yang melakukan manipulasi izin dan melakukan penangkapan pada pelaku illegal fishing yang masih berkeliaran. "Kita harapannya yang bersalah ditindak agar jera dan menyelamatkan sektor perikanan dan memperketat pengawasannya," pintanya.

Ivan menilai, jika hal ini dibiarkan, bukan negara saja yang rugi, karena masyarakat pun dimiskinkan bahkan tetap menjadi daerah tertinggal. "Sektor perikanan Indonesia potensial tapi saat ini hancur
karena mafia perikanan bahkan nelayan pesisir terancam menganggur," tegasnya.

Ivan juga berharap, dengan dilaporkannya data mengenai buruknya pengelolaan perikanan pengelolaan perikanan dapat merubah kebijakan ke arah yang lebih baik. "Saat ini yang kami temukan adalah pelangaran dan pencurian ikan oleh negara lain, dan mafia perikanan sudah merajalela," ungkapnya.

Kejahatan mafia perikanan ini, lanjut Ivan, ditemukan banyak melibatan oknum-oknum seperti aparat kepolisian, aparat hukum bahkan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) sendiri. "Yang jelas kita sudah serahkan bukti-bukti ke KKP dan ICW karena potensi kita menjadi negara yang kaya dari segi perikanan sangat dimungkinkan dan tidak akan terwujut karena adanya mafia perikanan," jelasnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(zal/anw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%