detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 02:48 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 04/08/2011 20:50 WIB

Salim & Pohan Laspy Dapat Jabatan Baru di Kejaksaan

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Salim
Jakarta - Dalam daftar nama pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan dimutasi, terdapat nama Muhammad Salim dan Pohan Laspy yang pernah mendapatkan sanksi disiplin terkait kasus suap Artalyta Suryani dan kasus Gayus Tambunan. Menurut Kejagung, hal ini tak perlu dipermasalahkan lagi.

Dalam dokumen yang beredar di kalangan wartawan, Kamis (4/8/2011), tertulis nama Salim yang dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). M Salim saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).

Sedangkan Pohan Laspy tertulis akan dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Pohan sendiri kini menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).

Mutasi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-169/A/JA/08/2011 tanggal 2 Agustus 2011. Selain M Salim dan Pohan Laspy, terdapat 32 pejabat Eselon II lainnya yang juga dimutasi.

Padahal Salim yang juga mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung ini diketahui pernah dikenakan sanksi disiplin berupa teguran terkait kasus suap Artalyta Suryani. Pada Maret 2008 silam, Salim dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus dan kemudian dia dijadikan sebagai salah satu Staf Ahli Jaksa Agung.

Kemudian pada 2009 lalu, Salim bersama dengan Kemas Yahya Rahman yang merupakan mantan Jampidsus ditugaskan menjadi Wakil Koordinator dan Koordinator Tim Supervisi kasus korupsi di daerah. Namun penugasan ini memicu kritikan banyak pihak, karena keduanya diketahui pernah terlibat kasus korupsi yakni kasus suap Artalyta.

Kemudian, Kejaksaan pun merevisi penugasan tersebut dan mereka tetap menjadi Staf Ahli Jaksa Agung. Next

Halaman 1 2

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nvc/irw)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
84%
Kontra
16%