detikcom
Kamis, 04/08/2011 20:50 WIB

Salim & Pohan Laspy Dapat Jabatan Baru di Kejaksaan

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Salim
Jakarta - Dalam daftar nama pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan dimutasi, terdapat nama Muhammad Salim dan Pohan Laspy yang pernah mendapatkan sanksi disiplin terkait kasus suap Artalyta Suryani dan kasus Gayus Tambunan. Menurut Kejagung, hal ini tak perlu dipermasalahkan lagi.

Dalam dokumen yang beredar di kalangan wartawan, Kamis (4/8/2011), tertulis nama Salim yang dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). M Salim saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).

Sedangkan Pohan Laspy tertulis akan dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Pohan sendiri kini menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).

Mutasi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-169/A/JA/08/2011 tanggal 2 Agustus 2011. Selain M Salim dan Pohan Laspy, terdapat 32 pejabat Eselon II lainnya yang juga dimutasi.

Padahal Salim yang juga mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung ini diketahui pernah dikenakan sanksi disiplin berupa teguran terkait kasus suap Artalyta Suryani. Pada Maret 2008 silam, Salim dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus dan kemudian dia dijadikan sebagai salah satu Staf Ahli Jaksa Agung.

Kemudian pada 2009 lalu, Salim bersama dengan Kemas Yahya Rahman yang merupakan mantan Jampidsus ditugaskan menjadi Wakil Koordinator dan Koordinator Tim Supervisi kasus korupsi di daerah. Namun penugasan ini memicu kritikan banyak pihak, karena keduanya diketahui pernah terlibat kasus korupsi yakni kasus suap Artalyta.

Kemudian, Kejaksaan pun merevisi penugasan tersebut dan mereka tetap menjadi Staf Ahli Jaksa Agung. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%