detikcom
Kamis, 04/08/2011 20:50 WIB

Salim & Pohan Laspy Dapat Jabatan Baru di Kejaksaan

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
M Salim
Jakarta - Dalam daftar nama pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan dimutasi, terdapat nama Muhammad Salim dan Pohan Laspy yang pernah mendapatkan sanksi disiplin terkait kasus suap Artalyta Suryani dan kasus Gayus Tambunan. Menurut Kejagung, hal ini tak perlu dipermasalahkan lagi.

Dalam dokumen yang beredar di kalangan wartawan, Kamis (4/8/2011), tertulis nama Salim yang dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). M Salim saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).

Sedangkan Pohan Laspy tertulis akan dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Pohan sendiri kini menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).

Mutasi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-169/A/JA/08/2011 tanggal 2 Agustus 2011. Selain M Salim dan Pohan Laspy, terdapat 32 pejabat Eselon II lainnya yang juga dimutasi.

Padahal Salim yang juga mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung ini diketahui pernah dikenakan sanksi disiplin berupa teguran terkait kasus suap Artalyta Suryani. Pada Maret 2008 silam, Salim dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus dan kemudian dia dijadikan sebagai salah satu Staf Ahli Jaksa Agung.

Kemudian pada 2009 lalu, Salim bersama dengan Kemas Yahya Rahman yang merupakan mantan Jampidsus ditugaskan menjadi Wakil Koordinator dan Koordinator Tim Supervisi kasus korupsi di daerah. Namun penugasan ini memicu kritikan banyak pihak, karena keduanya diketahui pernah terlibat kasus korupsi yakni kasus suap Artalyta.

Kemudian, Kejaksaan pun merevisi penugasan tersebut dan mereka tetap menjadi Staf Ahli Jaksa Agung. Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvc/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%