detikcom
Rabu, 03/08/2011 21:30 WIB

Ketua Baru, Abdul Rahman Siapkan KIP Lebih Go Public

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) baru saja memilih Abdul Rahman Ma’mun sebagai Ketua KI Pusat periode 2011-2013. Mantan wartawan yang akrab dipanggil Aman ini mengaku lembaganya lebih siap go public dibanding periode sebelumnya terkait menangani berbagai kasus sengketa informasi.

" Kalau pada 2 tahun pertama, kami lebih menguatkan fungsi dan penataan kelembagan. Kini, 2 tahun ke depan akan lebih fokus untuk ke luar. Menangani berbagai aduan perkara yang masuk ke kami," kata Abdul Rahman saat dihubungi wartawan, Rabu, (3/7/2011).

Andul Rahman menjadi Ketua KIP setelah memperoleh 4 suara mengalahkan Ketua KI Pusat sebelumnya Ahmad Alamsyah Saragih, yang memperoleh 3 suara. Pada pemilihan yang berlangsung sore hari di Sekretariat KIP tersebut juga dipilih Usman Abdhali Watik sebagai wakil ketua menggantikan Henny S Widyaningsih.

" Selama 2 tahun ke belakang, kami menata lembaga seperti membikin peraturan bersengketa di KIP. Kedepannya, kami akan melakukan pertemuan rutin dengan Mahkamah Agung (MA) untuk membahas perkara KIP jika masuk pengadilan. Karena keputusan KIP bisa diajukan keberatan ke pengadilan," terang Abdul Rahman.

Pergantian Ketua KI Pusat berlangsung setiap dua tahun sekali. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Tata Tertib Komisi Informasi Pusat yakni Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 2 (dua) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua untuk masa jabatan yang sama dalam rentang waktu masa jabatan keanggotaan KI Pusat.

" Dari awal berdiri, kami menerima aduan masyarakat 200 perkara lebih," beber Abdul Rahman.

Selain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, rapat Pleno juga menetapkan Komisioner Bidang. Komisioner bidang Kelembangaan adalah Ahmad Alamsyah Saragih dan Amirudin, Komisioner bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi adalah Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon, sedangkan Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Usman Abdhali Watik dan Dono Prasetyo.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%