Rabu, 03/08/2011 21:30 WIB

Ketua Baru, Abdul Rahman Siapkan KIP Lebih Go Public

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) baru saja memilih Abdul Rahman Ma’mun sebagai Ketua KI Pusat periode 2011-2013. Mantan wartawan yang akrab dipanggil Aman ini mengaku lembaganya lebih siap go public dibanding periode sebelumnya terkait menangani berbagai kasus sengketa informasi.

" Kalau pada 2 tahun pertama, kami lebih menguatkan fungsi dan penataan kelembagan. Kini, 2 tahun ke depan akan lebih fokus untuk ke luar. Menangani berbagai aduan perkara yang masuk ke kami," kata Abdul Rahman saat dihubungi wartawan, Rabu, (3/7/2011).

Andul Rahman menjadi Ketua KIP setelah memperoleh 4 suara mengalahkan Ketua KI Pusat sebelumnya Ahmad Alamsyah Saragih, yang memperoleh 3 suara. Pada pemilihan yang berlangsung sore hari di Sekretariat KIP tersebut juga dipilih Usman Abdhali Watik sebagai wakil ketua menggantikan Henny S Widyaningsih.

" Selama 2 tahun ke belakang, kami menata lembaga seperti membikin peraturan bersengketa di KIP. Kedepannya, kami akan melakukan pertemuan rutin dengan Mahkamah Agung (MA) untuk membahas perkara KIP jika masuk pengadilan. Karena keputusan KIP bisa diajukan keberatan ke pengadilan," terang Abdul Rahman.

Pergantian Ketua KI Pusat berlangsung setiap dua tahun sekali. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Tata Tertib Komisi Informasi Pusat yakni Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 2 (dua) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua untuk masa jabatan yang sama dalam rentang waktu masa jabatan keanggotaan KI Pusat.

" Dari awal berdiri, kami menerima aduan masyarakat 200 perkara lebih," beber Abdul Rahman.

Selain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, rapat Pleno juga menetapkan Komisioner Bidang. Komisioner bidang Kelembangaan adalah Ahmad Alamsyah Saragih dan Amirudin, Komisioner bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi adalah Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon, sedangkan Komisioner bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Usman Abdhali Watik dan Dono Prasetyo.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%