Sabtu, 30/07/2011 22:28 WIB

Ahmad Mubarok: Maksud Marzuki KPK Bukan Dibubarkan, Tapi Dibenahi

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Satu persatu politikus Partai Demokrat (PD) membela Marzuki Alie. Wacana pembubaran KPK yang diusulkan Marzuki bukan inti persoalan, tapi lebih pada pembenahan terhadap oknum-oknum KPK yang membandel.

"Sebagai Ketua DPR saya rasa wajar berpendapat begitu dan itu bukan berarti harus dibubarkan. Itu kan suara wakil rakyat, kalau KPK enggak beres bubarin aja, maksudnya bukan dibubarkan, dibenahi," kata Anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok usai acara reuni akbar tim sukses SBY di Klub Eksekutif Persada, Jl Raya Protokol Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu (30/7/2011).

Mubarok mengatakan, pernyataan Marzuki soal pembubaran KPK jangan diasumsikan bahwa PD pro koruptor. Justru Marzuki ingin KPK tetap kredibel dan berintegritas.

"Pokoknya KPK-nya, kalau nggak bener dibubarin saja, itu ungkapan seorang pemimpin lembaga tinggi negara, jangan dimaknai (lain-lain)," kilahnya.

Sementara terkait wacana pemaafan terhadap koruptor, Mubarok menilai itu sebagai wacana lama. Namun ia enggan menjelaskan bahwa wacana ini terkait Nazaruddin.

"Kalau soal koruptor dimaafkan itu konsep lama, tahun 2000 sudah ada. Yang dimaksud adalah dari angkatan BLBI, Rp 1.000 triliun itu, bukan soal Nazaruddin, cuma kan di berita dihubungkan sama Nazaruddin, salah itu," tegasnya.

Mubarok menjelaskan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak seperti di Cina yang tegas. Banyak penegak hukum yang dianggap diskriminatif dan terkesan tebang pilih.

"Kita bisa nggak mengatasi korupsi, kita nggak bisa seperti di Cina, harus ada tutup buku. Dimaafin, habis itu dihukum mati, dicari aja nggak bisa, ada yang dihukum ada yang tidak, itu tidak adil. Cina itu butuh 10 tahun untuk kemudian bisa melaksanakan hukuman mati. Kita improvisasi, langsung anu-langsung ini, gagasan itu sempat ungkapkan orang bukan barang baru, lebih baik korupsi dimaafkan, uang dikembalikan, sekali lagi mati," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku kecewa terhadap KPK yang tengah dihembus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan menemui pihak yang berperkara. Kalau hal tersebut terbukti adanya, ia mendorong agar KPK dihilangkan.

Selain itu, Marzuki Alie mengusulkan agar koruptor dimaafkan. Setelah itu mereka diminta mengembalikan uang ke negara. Namun kalau koruptor mengulangi perbuatannya, mereka dihukum mati.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(ape/mei)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%