Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 30/07/2011 22:28 WIB

Ahmad Mubarok: Maksud Marzuki KPK Bukan Dibubarkan, Tapi Dibenahi

Mega Putra Ratya - detikNews
Ahmad Mubarok: Maksud Marzuki KPK Bukan Dibubarkan, Tapi Dibenahi
Jakarta - Satu persatu politikus Partai Demokrat (PD) membela Marzuki Alie. Wacana pembubaran KPK yang diusulkan Marzuki bukan inti persoalan, tapi lebih pada pembenahan terhadap oknum-oknum KPK yang membandel.

"Sebagai Ketua DPR saya rasa wajar berpendapat begitu dan itu bukan berarti harus dibubarkan. Itu kan suara wakil rakyat, kalau KPK enggak beres bubarin aja, maksudnya bukan dibubarkan, dibenahi," kata Anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok usai acara reuni akbar tim sukses SBY di Klub Eksekutif Persada, Jl Raya Protokol Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu (30/7/2011).

Mubarok mengatakan, pernyataan Marzuki soal pembubaran KPK jangan diasumsikan bahwa PD pro koruptor. Justru Marzuki ingin KPK tetap kredibel dan berintegritas.

"Pokoknya KPK-nya, kalau nggak bener dibubarin saja, itu ungkapan seorang pemimpin lembaga tinggi negara, jangan dimaknai (lain-lain)," kilahnya.

Sementara terkait wacana pemaafan terhadap koruptor, Mubarok menilai itu sebagai wacana lama. Namun ia enggan menjelaskan bahwa wacana ini terkait Nazaruddin.

"Kalau soal koruptor dimaafkan itu konsep lama, tahun 2000 sudah ada. Yang dimaksud adalah dari angkatan BLBI, Rp 1.000 triliun itu, bukan soal Nazaruddin, cuma kan di berita dihubungkan sama Nazaruddin, salah itu," tegasnya.

Mubarok menjelaskan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak seperti di Cina yang tegas. Banyak penegak hukum yang dianggap diskriminatif dan terkesan tebang pilih.

"Kita bisa nggak mengatasi korupsi, kita nggak bisa seperti di Cina, harus ada tutup buku. Dimaafin, habis itu dihukum mati, dicari aja nggak bisa, ada yang dihukum ada yang tidak, itu tidak adil. Cina itu butuh 10 tahun untuk kemudian bisa melaksanakan hukuman mati. Kita improvisasi, langsung anu-langsung ini, gagasan itu sempat ungkapkan orang bukan barang baru, lebih baik korupsi dimaafkan, uang dikembalikan, sekali lagi mati," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku kecewa terhadap KPK yang tengah dihembus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan menemui pihak yang berperkara. Kalau hal tersebut terbukti adanya, ia mendorong agar KPK dihilangkan.

Selain itu, Marzuki Alie mengusulkan agar koruptor dimaafkan. Setelah itu mereka diminta mengembalikan uang ke negara. Namun kalau koruptor mengulangi perbuatannya, mereka dihukum mati.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ape/mei)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%