detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 07:14 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 30/07/2011 22:28 WIB

Ahmad Mubarok: Maksud Marzuki KPK Bukan Dibubarkan, Tapi Dibenahi

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Satu persatu politikus Partai Demokrat (PD) membela Marzuki Alie. Wacana pembubaran KPK yang diusulkan Marzuki bukan inti persoalan, tapi lebih pada pembenahan terhadap oknum-oknum KPK yang membandel.

"Sebagai Ketua DPR saya rasa wajar berpendapat begitu dan itu bukan berarti harus dibubarkan. Itu kan suara wakil rakyat, kalau KPK enggak beres bubarin aja, maksudnya bukan dibubarkan, dibenahi," kata Anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok usai acara reuni akbar tim sukses SBY di Klub Eksekutif Persada, Jl Raya Protokol Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu (30/7/2011).

Mubarok mengatakan, pernyataan Marzuki soal pembubaran KPK jangan diasumsikan bahwa PD pro koruptor. Justru Marzuki ingin KPK tetap kredibel dan berintegritas.

"Pokoknya KPK-nya, kalau nggak bener dibubarin saja, itu ungkapan seorang pemimpin lembaga tinggi negara, jangan dimaknai (lain-lain)," kilahnya.

Sementara terkait wacana pemaafan terhadap koruptor, Mubarok menilai itu sebagai wacana lama. Namun ia enggan menjelaskan bahwa wacana ini terkait Nazaruddin.

"Kalau soal koruptor dimaafkan itu konsep lama, tahun 2000 sudah ada. Yang dimaksud adalah dari angkatan BLBI, Rp 1.000 triliun itu, bukan soal Nazaruddin, cuma kan di berita dihubungkan sama Nazaruddin, salah itu," tegasnya.

Mubarok menjelaskan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak seperti di Cina yang tegas. Banyak penegak hukum yang dianggap diskriminatif dan terkesan tebang pilih.

"Kita bisa nggak mengatasi korupsi, kita nggak bisa seperti di Cina, harus ada tutup buku. Dimaafin, habis itu dihukum mati, dicari aja nggak bisa, ada yang dihukum ada yang tidak, itu tidak adil. Cina itu butuh 10 tahun untuk kemudian bisa melaksanakan hukuman mati. Kita improvisasi, langsung anu-langsung ini, gagasan itu sempat ungkapkan orang bukan barang baru, lebih baik korupsi dimaafkan, uang dikembalikan, sekali lagi mati," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku kecewa terhadap KPK yang tengah dihembus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK dengan menemui pihak yang berperkara. Kalau hal tersebut terbukti adanya, ia mendorong agar KPK dihilangkan.

Selain itu, Marzuki Alie mengusulkan agar koruptor dimaafkan. Setelah itu mereka diminta mengembalikan uang ke negara. Namun kalau koruptor mengulangi perbuatannya, mereka dihukum mati.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(ape/mei)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%