detikcom
Selasa, 26/07/2011 15:47 WIB

Partai NasDem Dideklarasikan, Usung Restorasi Indonesia

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Partai NasDem resmi dideklarasikan dan siap bertarung di Pemilu 2014. Partai NasDem mengusung gagasan restorasi Indonesia.

"Dengan penuh khidmat dan lengan tersingsing, kita mendeklarasikan berdirinya partai baru bernama Partai NasDem," kata Ketua Umum Partai NasDem, Patrice Rio Capella, saat membacakan pidato politiknya di Hotel Mercure. Jakarta Utara, Selasa (26/7/2011). Deklarasi ini dihadiri oleh ratusan pengurus Partai NasDem.

Menurut Patrice, restorasi ini diperlukan untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

"Kita butuh melakukan restorasi di seluruh lini kehidupan bangsa. Restorasi konstitusi, restorasi sistim politik, dan restorasi ekonomi," kata Patrice.

Ia menegaskan, Rakyat Indonesia tidak ingin melihat bangsanya menjadi 'bangsa tugu' atau bangsa 'kemenyan' yang mabuk dalam kejayaan masa lalu. "Kejayaan harus direbut dengan keringat dan kerja keras," ujarnya.

Lahirnya Partai Nasdem bukan semata-mata ikut dalam pertarungan elektoral dan bukan hanya ikut mewarnai hiruk pikuk Pemilu.
"Dengan kesadaran kebangsaan utuh, kami persembahkan Partai Nasdem, partai pergerakan," kata dia.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%