detikcom
Selasa, 26/07/2011 10:59 WIB

Calon Hakim Agung Mengaku Sederhana, Meski Miliki Harta Rp 1,6 M

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Calon hakim agung (CHA) dari unsur kepolisian, RM Panggabean mengaku hidup sederhana. Meskipun di rekeningnya terdapat uang Rp 1,6 miliar, mobil 3 buah, ruko, tanah serta rumah.

Menurut Panggabean, dirinya merasa sederhana meski uangnya tersebar di berbagai bank. "Menurut saya, hakim agung itu harus sederhana. Saya termasuk yang sederhana," kata Panggabean di depan panelis seleksi Calon Hakim Agung (CHA) di kantor KY, Jalan Kramat Raya, Selasa, (26/7/2011).

Sebagai warga korps Bhayangkara, panelis mencecar berbagai kasus yang melibatkan institusi kepolisian. Seperti kasus Komjen Susno Duadji dan rekening gendut. Panelis menanyakan kasus Susno yang dibuka polisi setelah Susno membuka aib di tubuh polisi. Padahal, kasus Susno terjadi saat Susno menjadi Kapolda Jawa Barat.

"Kalau kasus Susno itu kebijakan pimpinan," jawab Panggabean pendek.

RM Panggabean merupakan anggota polisi yang tidak pernah memegang pasukan. Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, dia berada di belakang meja sebagai staf ahli bagian hukum. Selain itu dia menjadi anggota kelompok kerja perundang-undangan di Kemenkumham dan mengajar di berbagai kampus. Pria kelahiran Jakarta ini pernah mengikuti seleksi CHA 2008 namun kandas di DPR karena hanya mendapat 1 suara.

"Saya tidak kecewa dan dendam (ke DPR). Buktinya saya maju lagi sekarang," aku Panggabean.

KY terus melakukan seleksi 43 Calon Hakim Agung (CHA). Hari ini, akan di wawancara 6 orang CHA. Dari 43 CHA, KY akan memilih 30 orang, Dari 30 orang ini, akan dipilih 10 orang oleh DPR untuk menjadi hakim agung. Adapun hari ini, selain RM Panggabean akan di wawancara Ketua Pengadilan Tinggi Soemarno, advokat Fauzie Yusuf Hasibuan, akademisi Nurul Elmiyah, Ko. Chk (Purn) Santoso, Made Darma Weda dan Dwi Andayani Budisetyowati.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%