Senin, 25/07/2011 13:37 WIB

Rp 15 M Dana Perumahan PTPN V Tak Jelas, Penegak Hukum Diminta Usut

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Riau - Dana PTPN V untuk membangun perumahan karyawan sebesar Rp 15 miliar sampai kini tidak jelas juntrungnya. Karena modal perusahaan bagian dari aset negara, aparat penegak hukum diminta mengusut aliran dana serta menelisik penjualan tanah seluas 14 hektar yang nilianya di bawah harga pasaran.

Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (25/7/2011) di Pekanbaru, Riau. Menurutnya, karena masalah tersebut telah menjadi temua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka sebaiknya pihak BPK melakukan audit terhadap keuangan negara tersebut.

Terlebih lagi, Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN V telah menjual tanah perusahaan seluas 14 hektar hanya seharga Rp 15 miliar. Padahal harga tanah Rp 15 M itu, merupakan harga tanah ketika perusahaan PTPN V meminjamkan modal pada tahun 2000 silam.

"Secara hukum ekonomi atau hukum dagangnya, dengan rentang waktu sampai 10 tahun, tentunya luas tanah 14 hektar bila dijual sekarang pastilah ada kenaikan harga yang cukup siginifikan. Kalau hanya pihak SPBUN atau perusahaan PTPN V menjual sesuai dengan nilai utang Rp 15 M, ini jelas tidak masuk akal," kata Bagus yang juga politikus PAN tersebut.

Karena itu, aparat penegakan hukum diminta untuk menelusuri jual beli tanah perusahaan seluas 14 hektar tersebut. Karena sangat mustahil, nilai harga tanah merosot dari tahun ke tahun. Yang ada, nilai jual tanah, saban tahun pasti terjadi kenaikan.

"Kalau hanya dijual senilai harga hutang terdahulu, lebih baik uang sebanyak Rp 15 M itu didepositokan saja di bank. Kalau didepositokan, lebih jelas lagi perusahaan sudah mendapatkan keuntungan dari bunga," kata Bagus.

Penjualan tanah yang merupakan aset negara itu, lanjut Bagus, bertambah aneh jika tanah sudah dijual ke pihak lain namun pihak perusahaan belum menerima uang dari hasil penjualan tersebut. Menurutnya, proses penjualan aset negara ini harusnya ditelusuri kembali oleh penegakan hukum.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(cha/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%