Senin, 25/07/2011 13:37 WIB

Rp 15 M Dana Perumahan PTPN V Tak Jelas, Penegak Hukum Diminta Usut

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Riau - Dana PTPN V untuk membangun perumahan karyawan sebesar Rp 15 miliar sampai kini tidak jelas juntrungnya. Karena modal perusahaan bagian dari aset negara, aparat penegak hukum diminta mengusut aliran dana serta menelisik penjualan tanah seluas 14 hektar yang nilianya di bawah harga pasaran.

Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (25/7/2011) di Pekanbaru, Riau. Menurutnya, karena masalah tersebut telah menjadi temua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka sebaiknya pihak BPK melakukan audit terhadap keuangan negara tersebut.

Terlebih lagi, Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN V telah menjual tanah perusahaan seluas 14 hektar hanya seharga Rp 15 miliar. Padahal harga tanah Rp 15 M itu, merupakan harga tanah ketika perusahaan PTPN V meminjamkan modal pada tahun 2000 silam.

"Secara hukum ekonomi atau hukum dagangnya, dengan rentang waktu sampai 10 tahun, tentunya luas tanah 14 hektar bila dijual sekarang pastilah ada kenaikan harga yang cukup siginifikan. Kalau hanya pihak SPBUN atau perusahaan PTPN V menjual sesuai dengan nilai utang Rp 15 M, ini jelas tidak masuk akal," kata Bagus yang juga politikus PAN tersebut.

Karena itu, aparat penegakan hukum diminta untuk menelusuri jual beli tanah perusahaan seluas 14 hektar tersebut. Karena sangat mustahil, nilai harga tanah merosot dari tahun ke tahun. Yang ada, nilai jual tanah, saban tahun pasti terjadi kenaikan.

"Kalau hanya dijual senilai harga hutang terdahulu, lebih baik uang sebanyak Rp 15 M itu didepositokan saja di bank. Kalau didepositokan, lebih jelas lagi perusahaan sudah mendapatkan keuntungan dari bunga," kata Bagus.

Penjualan tanah yang merupakan aset negara itu, lanjut Bagus, bertambah aneh jika tanah sudah dijual ke pihak lain namun pihak perusahaan belum menerima uang dari hasil penjualan tersebut. Menurutnya, proses penjualan aset negara ini harusnya ditelusuri kembali oleh penegakan hukum.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(cha/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%