detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 22:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 20/07/2011 18:16 WIB

Jumlah Penerima Bantuan Dana Tunai untuk Keluarga Miskin Ditambah

Gunawan Mashar - detikNews
Jakarta - Pemerintah menambah jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 1,16 juta pada 2011, menjadi 3 juta keluarga pada 2014 mendatang. Bantuan dana tunai bersyarat ini diberikan kepada keluarga miskin jika keluarga itu memeriksakan ibu hamil dan balitanya ke fasilitas kesehatan serta menyekolahkan anaknya.

"Pemerintah menaikkan secara bertahap jumlah keluarga penerima bantuan PKH dari 1,16 juta pada 2011 ini hingga menjadi 3 juta keluarga pada 2014 mendatang. Target 2014 ini disepakati dalam rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dipimpin Wakil Presiden Boediono," ujar Juru Bicara Wapres Boediono, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/7/2011)

Menurut Yopie, bantuan dana tunai bersyarat yang mengalir bagi keluarga sangat miskin ini menerapkan prasyarat tertentu bagi para penerimanya.

"Kewajiban keluarga penerima adalah keluarga penerima harus memeriksakan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan dan/atau menyekolahkan anak dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan yang diverifikasi," kata Yopie.

Besarnya bantuan per keluarga berkisar dari minimum sebesar Rp 600.000 per tahun hingga maksimum Rp 2,2 juta per tahun. Besarnya bantuan berbeda-beda karena jumlah bantuan tergatnung pada beberapa kriteria. Misalnya, apakah di keluarga itu ada anak balita atau ibu hamil dan menyusui. Usia anak yang bersekolah, apakah tingkat SD atau SMP, juga mempengaruhi besarnya bantuan.

"Persyaratan ini ditetapkan karena tujuan program ini adalah memutus rantai kemiskinan dan mengubah perilaku keluarga miskin agar memprioritaskan sekolah anak-anaknya dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil di fasilitas kesehatan," terang Yopie.

PKH sudah berlangsung sejak 2007 sebagai proyek percontohan. Saat ini, cakupan PKH baru menjangkau 25 provinsi, 118 kabupaten, 1.351 kecamatan, dan 13.641 desa yang mencakup 1,116 juta keluarga sangat miskin. Mulai 2012 PKH akan meningkat menjadi program nasional yang sudah menjangkau 33 provinsi, 166 kabupaten, 1.551 kecamatan dan 14.336 desa yang mencakup 1,516 juta keluarga sangat miskin.

Pada 2011 ini alokasi anggaran PKH sebesar Rp 1,6 triliun. Untuk meningkatkannya menjadi program nasional mulai 2012 mendatang, anggaran yang diperlukan meningkat menjadi Rp 1,8 triliun. Pada 2014 nanti, jika target 3 juta keluarga sangat miskin tercapai, dana yang diperlukan untuk melaksanakan PKH adalah Rp 4,2 triliun.

"Cakupan layanan bagi 3 juta keluarga ini berarti pemberian layanan kepada 1,7 juta anak balita; 3 juta anak usia SD; 1,1 juta anak usia SMP dan 100.000 ibu hamil. Dengan demikian, secara Total PKH akan mencakup pemberian layanan kepada 5,9 juta jiwa warga sangat miskin," sebut Yopie.

Hadir dalam rapat pleno PNP2K ini yakni Menko Kesra Agung Laksono, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mendiknas M Nuh, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menag Suryadharma Ali, Menteri PDT Helmy Faisal, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(gun/ndr)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close