Detik.com News
Detik.com

Selasa, 19/07/2011 18:12 WIB

Kejagung Masih Dalami Pengajuan Ijin Pemeriksaan 9 Kepala Daerah

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Permohonan ijin pemeriksaan terhadap 9 kepala daerah yang belum Kejaksaan Agung (Kejagung) ajukan kepada Presiden. Alasannya, masih dilakukan pengkajian mendalam atas kasus korupsi 9 kepala daerah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Jaksa Agung, Basrief Arief, dalam acara silahturahmi Jaksa Agung bersama wartawan di Kantor Kejagung, Selasa (19/7/2011). Menurutnya pengkajian kasus korupsi 9 kepala daerah terbagi dalam tiga klasifikasi.

Klasifikasi pertama, yakni kepala daerah yang terhadap kasusnya masih harus dilakukan pendalaman penyidikan terutama terkait besaran kerugian negara. Hal ini merupakan kesepakatan antara Kejagung dan Setneg.

"Pertama, yang dulu dinyatakan bahwa dikatakan izinnya belum turun, tapi setelah kita lakukan klarifikasi dan koordinasikan dengan Setkab, kita mengambil suatu kesepakatan bahwa perlu pendalaman materi dari yang diajukan, khususnya tentang kerugian negara, itu ada 4 kepala daerah," jelas Basrief.

Perlu diketahui, 4 kepala daerah yang dimaksud yakni pertama, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, Muhtaddin Sera'i yang terjerat kasus penyalahgunaan dana pembangunan Pasar Tradisional Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2003/2004.

Kedua, Bupati Batang, Jawa Tengah, Bambang Bintoro yang menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002/2003 untuk pembayaran premi asuransi dengan tertanggung anggota DPRD Kabupaten Batang dan penggunaan uang pembayaran premi klaim asuransi dimaksud sebagai bantuan purna tugas kepada anggota DPRD Kabupaten Batang.

Ketiga, Bupati Bulungan, Budiman Arifin yang terjerat kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka bagi kepentingan umum di Kabupaten Nunukan.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%