detikcom
Selasa, 19/07/2011 18:12 WIB

Kejagung Masih Dalami Pengajuan Ijin Pemeriksaan 9 Kepala Daerah

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Permohonan ijin pemeriksaan terhadap 9 kepala daerah yang belum Kejaksaan Agung (Kejagung) ajukan kepada Presiden. Alasannya, masih dilakukan pengkajian mendalam atas kasus korupsi 9 kepala daerah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Jaksa Agung, Basrief Arief, dalam acara silahturahmi Jaksa Agung bersama wartawan di Kantor Kejagung, Selasa (19/7/2011). Menurutnya pengkajian kasus korupsi 9 kepala daerah terbagi dalam tiga klasifikasi.

Klasifikasi pertama, yakni kepala daerah yang terhadap kasusnya masih harus dilakukan pendalaman penyidikan terutama terkait besaran kerugian negara. Hal ini merupakan kesepakatan antara Kejagung dan Setneg.

"Pertama, yang dulu dinyatakan bahwa dikatakan izinnya belum turun, tapi setelah kita lakukan klarifikasi dan koordinasikan dengan Setkab, kita mengambil suatu kesepakatan bahwa perlu pendalaman materi dari yang diajukan, khususnya tentang kerugian negara, itu ada 4 kepala daerah," jelas Basrief.

Perlu diketahui, 4 kepala daerah yang dimaksud yakni pertama, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, Muhtaddin Sera'i yang terjerat kasus penyalahgunaan dana pembangunan Pasar Tradisional Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2003/2004.

Kedua, Bupati Batang, Jawa Tengah, Bambang Bintoro yang menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002/2003 untuk pembayaran premi asuransi dengan tertanggung anggota DPRD Kabupaten Batang dan penggunaan uang pembayaran premi klaim asuransi dimaksud sebagai bantuan purna tugas kepada anggota DPRD Kabupaten Batang.

Ketiga, Bupati Bulungan, Budiman Arifin yang terjerat kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka bagi kepentingan umum di Kabupaten Nunukan.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nvc/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
52%
Kontra
48%