detikcom
Selasa, 19/07/2011 18:12 WIB

Kejagung Masih Dalami Pengajuan Ijin Pemeriksaan 9 Kepala Daerah

Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Permohonan ijin pemeriksaan terhadap 9 kepala daerah yang belum Kejaksaan Agung (Kejagung) ajukan kepada Presiden. Alasannya, masih dilakukan pengkajian mendalam atas kasus korupsi 9 kepala daerah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Jaksa Agung, Basrief Arief, dalam acara silahturahmi Jaksa Agung bersama wartawan di Kantor Kejagung, Selasa (19/7/2011). Menurutnya pengkajian kasus korupsi 9 kepala daerah terbagi dalam tiga klasifikasi.

Klasifikasi pertama, yakni kepala daerah yang terhadap kasusnya masih harus dilakukan pendalaman penyidikan terutama terkait besaran kerugian negara. Hal ini merupakan kesepakatan antara Kejagung dan Setneg.

"Pertama, yang dulu dinyatakan bahwa dikatakan izinnya belum turun, tapi setelah kita lakukan klarifikasi dan koordinasikan dengan Setkab, kita mengambil suatu kesepakatan bahwa perlu pendalaman materi dari yang diajukan, khususnya tentang kerugian negara, itu ada 4 kepala daerah," jelas Basrief.

Perlu diketahui, 4 kepala daerah yang dimaksud yakni pertama, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumsel, Muhtaddin Sera'i yang terjerat kasus penyalahgunaan dana pembangunan Pasar Tradisional Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2003/2004.

Kedua, Bupati Batang, Jawa Tengah, Bambang Bintoro yang menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2002/2003 untuk pembayaran premi asuransi dengan tertanggung anggota DPRD Kabupaten Batang dan penggunaan uang pembayaran premi klaim asuransi dimaksud sebagai bantuan purna tugas kepada anggota DPRD Kabupaten Batang.

Ketiga, Bupati Bulungan, Budiman Arifin yang terjerat kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka bagi kepentingan umum di Kabupaten Nunukan.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvc/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%