Tokoh Malaysia: Kami Punya Demokrasi Sendiri

Kuala Lumpur - Banyak pihak luar yang mengkritik Malaysia karena dinilai memiliki sistem yang tak demokratis. Misalnya saja dalam kebebasan berpendapat, untuk urusan demonstrasi bisa menjadi persoalan rumit di negeri jiran ini.

Demikian pula dengan kebebasan media. Dinilai masih ada pembatasan. Bagaimana pendapat mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Musa Hitam?

"Kami mempraktekan demokrasi in our way. Tak boleh cara Amerika, juga Indonesia," kata Tun Musa di kantornya di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (5/7/2011).

Tun yang mengundang beberapa wartawan Indonesia ini menjelaskan, Malaysia terdiri atas sejumlah etnis, dengan terbesar Melayu, kemudian China, dan India. Nah, pada 1969, demokrasi yang bebas sebebasnya, dinilai justru membuat petaka.

"Politik itu membuat ketakutan, kami menyebutnya the black spot Mei 1969. Saat itu pemerintah, Tun Rajak membuat Declare emergency. Jadi selama 2 tahun ditutup semuanya," jelas Musa Hitam.

Kebebasan itu dinilai justru membuat pertikaian, hingga penguasa saat itu Tun Rajak yang juga ayah PM Najib Rajak membekukan semua kegiatan selama 2 tahun, saat itu diskusi hanya bisa dilakukan di ruang tertutup.

"Kami menamakan adapted demokrasi, atau demokrasi yang dipersesuaikan. Ada konsensus, misal jangan hantam soal raja dan soal ras," imbuhnya.

Hingga kini, lanjut Tun Musa Hitam, Malaysia terus mengembangkan cara demokrasinya, dengan pedoman untuk kesejahteraan rakyat.

Bagaimana dengan demonstrasi yang terkesan dibatasi? "Kami sedang dalam perjalanan membangung sistem kami. Untuk demonstrasi kami tidak terbiasa, kami butuh waktu," tutup pria berusia 77 tahun yang kerap dimintai pendapat oleh PM Najib ini.


Reportase Sore

(ndr/ape)