Senin, 04/07/2011 18:35 WIB

Panitia Muktamar PPP Belum Dapat Laporan Ada Money Politics

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Menjelang pemilihan ketua umum PPP, santer terdengar isu money politics oleh kandidat tertentu. Namun, hingga saat ini belum ada laporan terkait praktik kotor tersebut.

"Itu selalu ada isu itu. Kita melarang seluruh kader untuk berbuat itu, dan sampai hari ini belum ada laporan," kata ketua panitia Muktamar VII PPP, Emron Pangkapi.

Hal tersebut dia sampaikan saat jumpa pers di Hotel Panghegar, Jl Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/7/2011).

Menurut Emron, setiap kongres atau muktamar partai apa pun, isu suap menyuap pasti selalu ada. Sayangnya hal tersebut tak pernah terbukti.

Yang bisa dilakukan panitia, kata Erman, hanya melakukan imbauan agar para kader tidak diiming-imingi uang saat memilih calon. Begitu pun sebaliknya, para kandidat ketua umum jangan memberikan imbalan apa pun pada kader.

"Sejak awal meminta para kandidat agar memilih dengan kesadaran hati nurani demi kebesaran partai, jangan transaksional. Yang kedua di aturan partai kita sangat tegas memilih pemimpin yang haramkan money politics," tegasnya.

Sekretaris Panitia Muktamar, Romahurmuziy, menambahkan, para kandidat sejak awal dilarang untuk menerima uang terkait pemilihan ketua umum. Jika ada dana, dia menyarankan itu digunakan untuk mengongkosi para simpatisan yang datang ke Bandung.

"Mending bayarin transpor kawan-kawan penggembira. Karena kalau kita berat, ada ribuan. Pada akhirnya semua akan komplain ke panitia," keluhnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%