detikcom
Senin, 04/07/2011 18:35 WIB

Panitia Muktamar PPP Belum Dapat Laporan Ada Money Politics

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Menjelang pemilihan ketua umum PPP, santer terdengar isu money politics oleh kandidat tertentu. Namun, hingga saat ini belum ada laporan terkait praktik kotor tersebut.

"Itu selalu ada isu itu. Kita melarang seluruh kader untuk berbuat itu, dan sampai hari ini belum ada laporan," kata ketua panitia Muktamar VII PPP, Emron Pangkapi.

Hal tersebut dia sampaikan saat jumpa pers di Hotel Panghegar, Jl Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/7/2011).

Menurut Emron, setiap kongres atau muktamar partai apa pun, isu suap menyuap pasti selalu ada. Sayangnya hal tersebut tak pernah terbukti.

Yang bisa dilakukan panitia, kata Erman, hanya melakukan imbauan agar para kader tidak diiming-imingi uang saat memilih calon. Begitu pun sebaliknya, para kandidat ketua umum jangan memberikan imbalan apa pun pada kader.

"Sejak awal meminta para kandidat agar memilih dengan kesadaran hati nurani demi kebesaran partai, jangan transaksional. Yang kedua di aturan partai kita sangat tegas memilih pemimpin yang haramkan money politics," tegasnya.

Sekretaris Panitia Muktamar, Romahurmuziy, menambahkan, para kandidat sejak awal dilarang untuk menerima uang terkait pemilihan ketua umum. Jika ada dana, dia menyarankan itu digunakan untuk mengongkosi para simpatisan yang datang ke Bandung.

"Mending bayarin transpor kawan-kawan penggembira. Karena kalau kita berat, ada ribuan. Pada akhirnya semua akan komplain ke panitia," keluhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/rdf)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%