Detik.com News
Detik.com
Senin, 04/07/2011 18:35 WIB

Panitia Muktamar PPP Belum Dapat Laporan Ada Money Politics

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Menjelang pemilihan ketua umum PPP, santer terdengar isu money politics oleh kandidat tertentu. Namun, hingga saat ini belum ada laporan terkait praktik kotor tersebut.

"Itu selalu ada isu itu. Kita melarang seluruh kader untuk berbuat itu, dan sampai hari ini belum ada laporan," kata ketua panitia Muktamar VII PPP, Emron Pangkapi.

Hal tersebut dia sampaikan saat jumpa pers di Hotel Panghegar, Jl Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/7/2011).

Menurut Emron, setiap kongres atau muktamar partai apa pun, isu suap menyuap pasti selalu ada. Sayangnya hal tersebut tak pernah terbukti.

Yang bisa dilakukan panitia, kata Erman, hanya melakukan imbauan agar para kader tidak diiming-imingi uang saat memilih calon. Begitu pun sebaliknya, para kandidat ketua umum jangan memberikan imbalan apa pun pada kader.

"Sejak awal meminta para kandidat agar memilih dengan kesadaran hati nurani demi kebesaran partai, jangan transaksional. Yang kedua di aturan partai kita sangat tegas memilih pemimpin yang haramkan money politics," tegasnya.

Sekretaris Panitia Muktamar, Romahurmuziy, menambahkan, para kandidat sejak awal dilarang untuk menerima uang terkait pemilihan ketua umum. Jika ada dana, dia menyarankan itu digunakan untuk mengongkosi para simpatisan yang datang ke Bandung.

"Mending bayarin transpor kawan-kawan penggembira. Karena kalau kita berat, ada ribuan. Pada akhirnya semua akan komplain ke panitia," keluhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/rdf)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%