Senin, 04/07/2011 18:35 WIB

Panitia Muktamar PPP Belum Dapat Laporan Ada Money Politics

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Menjelang pemilihan ketua umum PPP, santer terdengar isu money politics oleh kandidat tertentu. Namun, hingga saat ini belum ada laporan terkait praktik kotor tersebut.

"Itu selalu ada isu itu. Kita melarang seluruh kader untuk berbuat itu, dan sampai hari ini belum ada laporan," kata ketua panitia Muktamar VII PPP, Emron Pangkapi.

Hal tersebut dia sampaikan saat jumpa pers di Hotel Panghegar, Jl Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/7/2011).

Menurut Emron, setiap kongres atau muktamar partai apa pun, isu suap menyuap pasti selalu ada. Sayangnya hal tersebut tak pernah terbukti.

Yang bisa dilakukan panitia, kata Erman, hanya melakukan imbauan agar para kader tidak diiming-imingi uang saat memilih calon. Begitu pun sebaliknya, para kandidat ketua umum jangan memberikan imbalan apa pun pada kader.

"Sejak awal meminta para kandidat agar memilih dengan kesadaran hati nurani demi kebesaran partai, jangan transaksional. Yang kedua di aturan partai kita sangat tegas memilih pemimpin yang haramkan money politics," tegasnya.

Sekretaris Panitia Muktamar, Romahurmuziy, menambahkan, para kandidat sejak awal dilarang untuk menerima uang terkait pemilihan ketua umum. Jika ada dana, dia menyarankan itu digunakan untuk mengongkosi para simpatisan yang datang ke Bandung.

"Mending bayarin transpor kawan-kawan penggembira. Karena kalau kita berat, ada ribuan. Pada akhirnya semua akan komplain ke panitia," keluhnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%