Kamis, 30/06/2011 22:20 WIB

Kapolda Metro Jaya Sutarman Jadi Kabareskrim Mabes Polri

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Setelah melalui proses penyaringan, jabatan Kabareskrim Mabes Polri malam ini telah ditentukan. Posisi penting itu kini diduduki oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman.

Keputusan pengangkatan Sutarman itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (STR) No: STR 1334/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011. Bersama Sutarman, ada 11 jenderal lainnya yang dimutasi.

Dalam telegram tersebut, Sutarman menggantikan posisi Komisaris Jenderal Ito Sumardi yang memasuki masa pensiun. Sementara jabatan Sutarman sebagai orang nomor satu di Polda Metro Jaya digantikan oleh Irjen Untung Suharsono Radjab. Untung sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri Kombes Boy Rafli Ama saat dikonfirmasi detikcom, membenarkan TR tersebut.

"Ya benar," ujar Boy dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Kamis (30/6/2011).

Irjen Sutarman saat dikonfirmasi terkait pengangkatannya itu tidak berkomentar banyak.

"Terimakasih atas perhatian dukungan dan doanya," ujar Sutarman melalui pesan singkat.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%
MustRead close