Saling Sewot Legislator & Senator

Jakarta DPR dan DPD kini saling serang dan saling menyalahkan. Rencana pembangunan gedung DPD menjadi pemicunya. Awalnya perang pernyataan terjadi antara Ketua DPR Marzuki Alie dengan Ketua DPD Irman Gusman.

Marzuki, pada 24 Juni 2011, memberi pernyataan yang mencurigai ada mark up dalam proyek pembangunan gedung DPD. Data yang diperoleh Marzuki, setiap gedung perwakilan DPD di setiap provinsi akan memiliki luas 2.900 meter per segi dengan harga Rp 25-30 miliar. Gedung akan dibangun dengan 4 lantai. Itung-itungan Marzuki, itu artinya pembangunan setiap meter per segi gedung DPD menghabiskan Rp 10 juta. Padahal, menurut Marzuki, dengan harga Rp 3 juta meter, gedung sudah sangat layak.

"Bisa tiga juta per meter jadi kalau harga sepuluh juta apalagi kalau gak mark up," kata Marzuki.

Ketua DPD Irman Gusman, pada 26 Juni, langsung menepis tudingan Marzuki. Menurut Irman, proyek pembangunan itu masih dalam tahap perencanaan dan belum sampai pada proses tender sehingga tidak bisa disebut terjadi mark up.

Setelah itu, ganti Wakil Ketua DPD Laode Ida yang menyerang Marzuki. Laode menyebut Marzuki yang mengkritik pembangunan gedung DPD sebagai Ketua DPR yang kurang pengalaman karena baru satu periode berada di Senayan.

Laode juga menuturkan Marzuki orang baru di dunia politik. Sebagai mantan direktur sebuah perusahaan semen, Marzuki dipandang kurang paham fungsi DPR.

"Dia hanya direktur di sebuah perusahaan semen. Kemudian menjadi Sekjen PD, menjadi anggota DPR, kemudian atas kebaikan SBY tiba-tiba menjadi Ketua DPR. Jadi memang belum pengalaman, jadi kami memaafkan Pak Marzuki Alie," jelas Laode sambil tertawa lantang.

Mendapat sindiran itu, Marzuki pun tidak mau mengalah. Marzuki balas menghantam Laode yang disebutnya tak tahu berterimakasih kepada Partai Demokrat (PD). "Menjadi pertanyaan saya begitukah kelasnya saudara Laode Ida, mampu mengkritik tapi tidak siap dikritik," protes Marzuki.

Perang pernyataan antar pimpinan DPR dengan DPD pun merembes pada anggota kedua lembaga wakil rakyat itu. Masing-masing saling mencari celah untuk mengkritik dan merasa paling benar sendiri.

Anggota Komisi III DPD Didik Irawadi Syamsuddin meminta DPD mencontoh DPR yang akhirnya menunda pembangunan gedung baru senilai Rp 1,3 triliun setelah ramai mendapat kritik. "DPD harus ikut jejak DPR yang mendengar aspirasi rakyat sehingga harus menunda juga gedung baru," kata Didi.

Mendapat kritikan itu, DPD justru balik menyalahkan DPR. Anggaran pembangunan itu dibahas, ditentukan dan disiapkan serta disetujui oleh DPR dan pemerintah.

DPD berkilah pembangunan gedung merupakan amanat UU No 27 Tahun 2009 yang diputuskan DPR. Anggota DPD dari Jakarta Dhani Anwar memaparkan, UU itu sebetulnya, keinginan DPR untuk menyingkirkan DPD dari pusat ibukota. Makanya dalam ketentuan UU itu, DPD berkantor di daerah dan memiliki kantor di masing-masing provinsi.

"Itu harus dibangun dua tahun setelah UU itu disahkan. Jadi DPR sendiri yang ingin meletakkan DPD seperti itu. Kalau kita dikatakan ada mark up, kita terperangah, kan yang menentukan Panitia Anggaran DPR semua," kata Dhani.

Dhani merasa aneh bila kemudian Ketua DPR seperti kebakaran jenggot. Kritik Marzuki soal pembanguan gedung DPD diduga merupakan pengalihan isu semata.

"Secara pribadi saya melihat ini hanya pengalihan isu semata, kan teman-teman di Partai Demokrat lagi mendapat masalah berat, termasuk kasus Nazaruddin. Kan repot juga terus diributkan masalah-masalah itu," terangnya.

Mendapat serangan itu, Marzuki balik mempertanyakan kenapa DPD sewot dengan kritikannya. Ia menuturkan, mengkritisi pembangunan gedung kantor DPD adalah bagian dari fungsi kontrol DPR. Ia berharap dengan dorongan DPR, diharapkan rakyat akan melihat dan mengkritisi pembangunan DPD. Ia tidak mau DPD salah sangka.

"Nggak ada melarang DPR bikin kantor karena dia memang berkantor di dapilnya. Jadi nggak ada urusan dengan anggota DPD, kenapa mereka sewot?" tandasnya.

Tidak hanya soal gedung baru, perseteruan pun merembet soal studi banding. Belum lama ini DPR membatalkan studi banding ke Lithuania, sementara DPD tetap melakukan studi banding itu. Dhani menyalahkan selama dua tahun DPD ada, DPR mengganggap DPD bukan bagian dari parlemen, padahal DPD yang langsung dipilih rakyat.

“Jadi kalau ke luar negeri, karena di luar negeri DPD dianggap bagian dari parlemen, seperti senat. Kalau kita diundang tidak ada yang rugi. Yang nggak boleh itu pergi tanpa perencanaan dan program yang jelas, kalau hanya pelesiran dan sebagainya,” sindir Dhani.

Dhani juga membantah tudingan peran DPD masih jauh dari harapan. Kinerja DPD sudah ditunjukkan dengan maksimal sesuai Pasal 22 (b) UUD 1945 hasil amandemen. Sebagai institusi negara baru, peran DPD sudah dijalankan sesuai kontruksi UUD yaitu membahas turunan UU yang ada. Komite I DPD misalnya telah membuat RUU DIY, RUU Kepegawaian Negara, RUU Pemerintah Daerah, RUU Pilkada dan RUU Desa.

“Memang tidak bisa disamakan DPD dengan DPR yang merupakan superbody itu. DPD hanya bisa memberikan pertimbangan tentang APBN, laporan BPK, dalam pembuatan RUU terkait daerah, ya kalau ada yang bilang kinerja kurang, ya memang kewenangannya seperti itu dan itu sudah kita jalankan,” kata Dhani.

Saling tuding yang ditunjukan Ketua DPR Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPD Laode Ida yang kemudian berbuntut saling serang pernyataan anggota DPR dengan anggota DPD sangat disesalkan. Sebagai pimpinan lembaga negara, keduanya seharusnya menunjukkan sikap berpolitik secara dewasa.

Tampaknya ada yang salah dari komunikasi Marzuki dengan Laode sehingga berujung kontraproduktif dan tidak bermanfaat seperti sekarang."Ini sama-sama mau DPD mau DPR seperti anak kecil. Seperti rampok teriak rampok. Sama saja semuanya. Tak ada lagi teladan sebagai pimpinan," kritik pengamat politik UI Iberamsjah.

(zal/iy)

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi Majalah Detik melalui iPad dan Android tablet Anda