Yang Aneh dari Gedung Mewah Senator

Jakarta Dewan Perwakilan Dewan (DPD) sebenarnya sudah memiliki kantor sekretariat di setiap provinsi. Di Papua misalnya sudah ada kantor DPD berlantai 2. Di Sulawesi Utara, ada sekretariat DPD berlantai 3 serta bangunan luas di Kalimantan Barat. Ketiga bangunan itu bisa dibilang sangat layak dan lokasinya strategi karena berada di jantung kota.

Bangunan-bangunan ini merupakan buntut permintaan Sekjen DPD periode 2004-2009 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi. Begitu mendapat restu dari Mendagri waktu itu, sejumlah kepala daerah akhirnya sepakat memberikan gedung milik pemerintah daerah untuk dijadikan sekreriat DPP di masing-masing provinsi.

Tapi dalam perkembangannya, sejumlah anggota DPD kemudian memperjuangkan peran DPD agar dimasukkan dalam UU Tata Tertib DPR.

"Dalam UU Tatib itu DPD kemudian menyatakan perlu adanya sekretariat DPD di setiap daerah, yakni di 33 provinsi," ujar Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada detikcom.

Celakanya, aturan itu rupanya dipakai oleh sejumlah anggota DPD periode 2009-2014 untuk mengajukan anggaran buat pembangunan sekretariat DPD di 33 provinsi.

Menurut Sekjen DPD Siti Nurbaya, dalam UU No 27 Tahun 2009 itu, salah satu isinya mengamanatkan pemerintah untuk membangun gedung sebagai penunjang kinerja DPD di masing-masing provinsi. "Proses pengadaan gedung yang diamanatkan UU itu kepada pemerintah selama 2 tahun," kata Siti.

Namun menurut Sebastian, alasan itu hanya akal-akalan saja. Sebab, lanjut Sebastian, dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR, DPD dan DPRD, tidak ada aturan khusus untuk membangun gedung baru. Apalagi dengan kondisi yang mewah.

"Dalam UU itu hanya disebutkan DPD perlu memiliki kantor sekretariat di tiap-tiap daerah untuk menunjang kerjanya. Tapi hampir semua pemerintah daerah sudah menyiapkan itu sejak periode 2004-2009. Jadi buat apa lagi membangun gedung baru. Karena sekretariat DPD yang ada di daerah saat ini masih sangat layak," sesal Sebastian.

Yang mengejutkan, biaya pembagunan gedung DPD di tiap provinsi itu bakal menyedot anggaran Rp 832 miliar. Dengan asumsi masing-masing gedung menelan biaya Rp 25 miliar- Rp 30 miliar. Luas lahan yang direncanakan untuk masing-masing gedung seluas lebih dari 6.000 meter persegi. Dan biaya pembangunan gedung per meter perseginya dipatok Rp 10 juta.

Sebenarnya tidak semua senator itu setuju dengan rencana pembangunan gedung DPD. Diduga ada beberapa anggota DPD coba-coba cari untung dalam proyek ini. Adanya kepentingan bisnis dalam pembangunan gedung DPD ini muncul lantaran nilai proyek tersebut sangat besar, yakni mencapai Rp 832 miliar alias mendekati Rp 1 triliun. “Ini pasti ada yang coba-coba cari untung,” duga Sebastian.

Namun soal adanya pihak yang cari untung dalam proyek pembangunan gedung DPD dibantah Sekjen DPD Siti Nurbaya. "Silakan saja dipantau dan dicek. Yang jelas saat ini kami belum melakukan tender untuk pelaksanaan pembangunan gedung DPD," jelas Siti kepada detikcom.

Siti menambahkan, saat ini anggaran yang sudah dialokasikan baru sekitar Rp 300 miliar. Karena alasan itu, pembangunan gedung DPD untuk tahun ini baru direncakan untuk 10 provinsi saja. Semuanya di luar pulau Jawa. Sementara untuk DKI Jakarta pembangunannya paling akhir karena kesulitan mencari lahan.

Sekalipun Siti mengatakan proyek itu belum apa-apa alias belum berjalan, proses pengadaan konsultan untuk konstruksi saja sudah menuai sorotan karena janggal.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan melihat adanya kejanggalan sejak tahap perencanaan pembangunan gedung DPD. Misalnya dengan digunakannya penyedia jasa manajemen konstruksi.

Menurut Farhan, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 45 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara, jasa manajemen kontruksi bisa dilibatkan jika proyek pembangunan itu di atas 4 lantai. Selain itu, proyek itu juga melibatkan lebih dari satu konsultan perencana atau pemborong.

Penggunaan manajemen kontruksi itu juga tidak tepat lantaran desain bangunan gedung DPD di masing-masing provinsi berbeda-beda."Seharusnya Sekjen DPD cukup menggunakan jasa pengawas konstruksi karena harganya lebih murah," jelas Farhan.

Untuk gambaran, biaya jasa manajemen konstruksi untuk biaya konstruksi senilai 500 miliar besarnya 1,89%. Sementara bila menggunakan jasa pengawas konstruksi besarnya 1,5% dari biaya konstruksi fisik. Dengan kata lain, dengan menggunakan jasa pengawas konstruksi akan lebih murah 0,38% dari biaya konstruksi fisik.

Selain menyoal adanya pemborosan, Fitra juga menyayangkan proses pelelangan terhadap manajemen konstruksi yang dianggap menyalahi aturan. Seharusnya tender untuk manajemen kontruksi lebih dahulu dibanding tender terhadap konsultan perencana atau pemborong. Yang terjadi, pelelangan untuk jasa manajemen kontruksi berbarengan dengan pelelangan pemborong.

Pemborosan lainnya, dalam dokumen pengumuman prakualifikasi seleksi umum No 11/PPBJREN-MK/ 110-GO/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, diketahui prakiraan pagu total konsultan manajemen konstruksi besarnya Rp 18 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari pagu anggaran untuk konsultan perencanaan konstruksi yang besarnya Rp 12,8 miliar.

"Kami belum punya catatan siapa yang jadi manajemen konstruksinya. Tapi dari sisi bujeting anggaran untuk jasa manajemen konstruksi sangat mahal yakni Rp 18 miliar. Ini terlihat ada potensi pemborosan anggaran,” kata Farhan.

Wakil Ketua DPD Laode Ida yang dihubungi detikcom mengatakan, jika memang dianggap boros, ia tidak keberatan kantor baru DPD diperkecil.

"Rancangan kantor baru DPD belum final masih bisa dirubah. Apakah ukurannya masih bisa dikecilkan atau ada yang dihilangkan. Ini semua masih bisa didiskusikan," kata Laode.

(ddg/iy)

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi Majalah Detik melalui iPad dan Android tablet Anda