Kamis, 23/06/2011 16:51 WIB

Staf Khusus SBY Sanggah Tudingan Politikus PDIP Soal TKI

Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Staf Khusus Presiden SBY, Denny Indrayana menepis tudingan politikus PDIP Ribka Tjiptaning terkait komitmen pemerintah pada TKI. Denny menilai di masa pemerintahan SBY, tindakan maksimal sudah dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.

"Kalau ada politisi PDI Perjuangan yang mendesak presiden turun sama sekali tidak tepat. Presiden justru telah melakukan banyak perbaikan perlindungan TKI, tidak terkecuali di Saudi," kata Denny dalam konfirmasinya, Kamis (23/6/2011).

Denny memaparkan, pemerintah terus melakukan upaya pendampingan kepada TKI yang terlilit kasus hukum, tentu sesuai aturan yang berlaku di negara setempat.

"Untuk Ruyati, pendampingan hukum, penerjemah konsuler sudah dilakukan. Termasuk mengupayakan permintaan maaf kepada keluarga korban, tapi karena putusan sudah dijatuhkan dan keluarga tidak memaafkan, eksekusi tidak terhindarkan," jelasnya.

Denny mengingatkan, sejarah mencatat, di Arab Saudi upaya penyelamatan TKI dari hukuman mati ada 9 yang berhasil dalam 12 tahun terakhir.

"Memang tetap ada yang dihukum mati, yaitu 2 orang. Dan itu karena upaya hukum maksimal dilakukan tidak membuka jalan pemaafan," jelasnya.

Filipina yang selalu dijadikan rujukan dan patokan dalam urusan penanganan TKI pun dinilai tidak lebih baik, sejak 2001 sampai 2008 ada 6 warga Filipina yang dihukum mati.

"Jadi kalau ada yang mengatakan pemerintah sama sekali tidak melakukan perlindungan jelas tidak benar. Pun jika mengatakan Filipina lebih baik dalam melindungi warga dari hukuman mati," urainya.

Sebelumnya Ketua Komisi IX DPR yang membidangi masalah tenaga kerja, Ribka Tjiptaning, menilai pemerintah SBY gagal dalam menjamin keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karenanya, ia mendesak SBY untuk turun tahta.

"Jangankan Muhaimin (Menakertrans Muhaimin Iskandar) atau Jumhur (Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat) diganti, tapi SBY-nya juga harus diganti karena SBY itu hanya Presiden, bukan pemimpin yang bisa menjamin penyelamatan TKI," kata Ribka dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

"Saya harap besok pagi semua koran-koran menulis SBY turun," imbuh politikus PDI Perjuangan ini.

(ndr/vit)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 21/05/2013 11:43 WIB
      15 Tahun Reformasi
      Emha Ainun Nadjib: Reformasi Itu Omong Kosong
      Gb Budayawan Emha Ainun Nadjib berada di pusaran arus perubahan kekuasaan 1998. Dia adalah salah satu tokoh yang dengan lantang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi reformasi yang terjadi sampai saat ini, kata dia, palsu belaka. Mengapa?
    ProKontra Index »

    Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

    Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!
    Pro
    86%
    Kontra
    14%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel