Detik.com News
Detik.com

Senin, 20/06/2011 11:17 WIB

Kemendagri Bawa RUU Desa ke Baleg DPR Hari Ini

Rivki - detikNews
Kemendagri Bawa RUU Desa ke Baleg DPR Hari Ini
Jakarta - Usaha keras para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan membawa RUU tentang Desa ke Baleg DPR hari ini juga.

"Kita akan membawa RUU tentang Desa ini ke Baleg DPR. Hari ini juga," kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Tanri Bali di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/6/2011). Tanri baru saja bertemu dengan para perwakilan kepala desa.

Tanri mengatakan, salah satu tuntutan yang paling krusial dari para perangkat desa adalah soal masa jabatan. Mereka menginginkan, masa jabatan mereka diperpanjang hingga 8 sampai 10 tahun.

"Kita akan konsultasi dengan Baleg DPR dulu," kata Tanri.

Para perangkat desa menyambut baik hasil pertemuan itu. Setelah bertemu dengan pihak Kemendagri, para perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia itu segera membubarkan diri. Mereka akan menuju Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta.

Sebagian besar para perangkat desa itu berjalan kaki menuju DPR. Namun ada juga yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya, lalu lintas di sejumlah titik seperti di Jalan Medan Merdeka Barat arah ke Jalan MH Thamrin, tersendat.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ken/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%