detikcom

Senin, 20/06/2011 11:17 WIB

Kemendagri Bawa RUU Desa ke Baleg DPR Hari Ini

Rivki - detikNews
Jakarta - Usaha keras para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan membawa RUU tentang Desa ke Baleg DPR hari ini juga.

"Kita akan membawa RUU tentang Desa ini ke Baleg DPR. Hari ini juga," kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Tanri Bali di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/6/2011). Tanri baru saja bertemu dengan para perwakilan kepala desa.

Tanri mengatakan, salah satu tuntutan yang paling krusial dari para perangkat desa adalah soal masa jabatan. Mereka menginginkan, masa jabatan mereka diperpanjang hingga 8 sampai 10 tahun.

"Kita akan konsultasi dengan Baleg DPR dulu," kata Tanri.

Para perangkat desa menyambut baik hasil pertemuan itu. Setelah bertemu dengan pihak Kemendagri, para perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia itu segera membubarkan diri. Mereka akan menuju Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta.

Sebagian besar para perangkat desa itu berjalan kaki menuju DPR. Namun ada juga yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya, lalu lintas di sejumlah titik seperti di Jalan Medan Merdeka Barat arah ke Jalan MH Thamrin, tersendat.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ken/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%