Senin, 20/06/2011 11:17 WIB

Kemendagri Bawa RUU Desa ke Baleg DPR Hari Ini

Rivki - detikNews
Jakarta - Usaha keras para perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan membawa RUU tentang Desa ke Baleg DPR hari ini juga.

"Kita akan membawa RUU tentang Desa ini ke Baleg DPR. Hari ini juga," kata Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri Tanri Bali di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/6/2011). Tanri baru saja bertemu dengan para perwakilan kepala desa.

Tanri mengatakan, salah satu tuntutan yang paling krusial dari para perangkat desa adalah soal masa jabatan. Mereka menginginkan, masa jabatan mereka diperpanjang hingga 8 sampai 10 tahun.

"Kita akan konsultasi dengan Baleg DPR dulu," kata Tanri.

Para perangkat desa menyambut baik hasil pertemuan itu. Setelah bertemu dengan pihak Kemendagri, para perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia itu segera membubarkan diri. Mereka akan menuju Gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta.

Sebagian besar para perangkat desa itu berjalan kaki menuju DPR. Namun ada juga yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya, lalu lintas di sejumlah titik seperti di Jalan Medan Merdeka Barat arah ke Jalan MH Thamrin, tersendat.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ken/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%