detikcom
Jumat, 17/06/2011 13:15 WIB

KPK Temukan Kelemahan Pengawasan Hakim & Panitera di Peradilan Pajak

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - KPK menemukan sejumlah kelemahan yang terjadi di peradilan pajak. Salah satunya yakni lemahnya pengawasan hakim dan panitera.

"Secara garis besar lembaga-lembaga yang tadi berkumpul akan bertemu lagi untuk memfolow-up temuan-temuan dan beberapa respon dari temuan-temuan yang tadi disampaikan," terang Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam konferensi pers bersama Menkeu Agus Marwoto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (17/6/2011).

Selain kelemahan pada pengawasan hakim, KPK juga menemukan lima kelemahan lain, yakni:

1. Tidak adanya kode etik panitera peradilan pajak

2. Tidak adanya aturan di peradilan pajak mengenai post employment mantan hakim pengadilan pajak yang menjadi kuasa hukum

3. Masih adanya pelayanan terkait sengketa pajak di back office

4. Tidak dipublikasikannya putusan majelis hakim pengadilan pajakNext

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/gus)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%