detikcom
Jumat, 17/06/2011 13:15 WIB

KPK Temukan Kelemahan Pengawasan Hakim & Panitera di Peradilan Pajak

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - KPK menemukan sejumlah kelemahan yang terjadi di peradilan pajak. Salah satunya yakni lemahnya pengawasan hakim dan panitera.

"Secara garis besar lembaga-lembaga yang tadi berkumpul akan bertemu lagi untuk memfolow-up temuan-temuan dan beberapa respon dari temuan-temuan yang tadi disampaikan," terang Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam konferensi pers bersama Menkeu Agus Marwoto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (17/6/2011).

Selain kelemahan pada pengawasan hakim, KPK juga menemukan lima kelemahan lain, yakni:

1. Tidak adanya kode etik panitera peradilan pajak

2. Tidak adanya aturan di peradilan pajak mengenai post employment mantan hakim pengadilan pajak yang menjadi kuasa hukum

3. Masih adanya pelayanan terkait sengketa pajak di back office

4. Tidak dipublikasikannya putusan majelis hakim pengadilan pajakNext

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/gus)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%