Detik.com News
Detik.com
Jumat, 17/06/2011 13:15 WIB

KPK Temukan Kelemahan Pengawasan Hakim & Panitera di Peradilan Pajak

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
KPK Temukan Kelemahan Pengawasan Hakim & Panitera di Peradilan Pajak
Jakarta - KPK menemukan sejumlah kelemahan yang terjadi di peradilan pajak. Salah satunya yakni lemahnya pengawasan hakim dan panitera.

"Secara garis besar lembaga-lembaga yang tadi berkumpul akan bertemu lagi untuk memfolow-up temuan-temuan dan beberapa respon dari temuan-temuan yang tadi disampaikan," terang Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam konferensi pers bersama Menkeu Agus Marwoto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (17/6/2011).

Selain kelemahan pada pengawasan hakim, KPK juga menemukan lima kelemahan lain, yakni:

1. Tidak adanya kode etik panitera peradilan pajak

2. Tidak adanya aturan di peradilan pajak mengenai post employment mantan hakim pengadilan pajak yang menjadi kuasa hukum

3. Masih adanya pelayanan terkait sengketa pajak di back office

4. Tidak dipublikasikannya putusan majelis hakim pengadilan pajakNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/gus)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%