Detik.com News
Detik.com
Jumat, 17/06/2011 13:15 WIB

KPK Temukan Kelemahan Pengawasan Hakim & Panitera di Peradilan Pajak

Fajar Pratama - detikNews
Halaman 1 dari 2
KPK Temukan Kelemahan Pengawasan Hakim & Panitera di Peradilan Pajak
Jakarta - KPK menemukan sejumlah kelemahan yang terjadi di peradilan pajak. Salah satunya yakni lemahnya pengawasan hakim dan panitera.

"Secara garis besar lembaga-lembaga yang tadi berkumpul akan bertemu lagi untuk memfolow-up temuan-temuan dan beberapa respon dari temuan-temuan yang tadi disampaikan," terang Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam konferensi pers bersama Menkeu Agus Marwoto di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (17/6/2011).

Selain kelemahan pada pengawasan hakim, KPK juga menemukan lima kelemahan lain, yakni:

1. Tidak adanya kode etik panitera peradilan pajak

2. Tidak adanya aturan di peradilan pajak mengenai post employment mantan hakim pengadilan pajak yang menjadi kuasa hukum

3. Masih adanya pelayanan terkait sengketa pajak di back office

4. Tidak dipublikasikannya putusan majelis hakim pengadilan pajakNext

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/gus)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%