detikcom

Rabu, 15/06/2011 12:04 WIB

PKS Lepas Tangan Soal Kasus Nunun

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lepas tangan terkait kasus yang melilit istri politisi PKS Komjen Purn Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti. Kasus Nunun dianggap sebagai persoalan keluarga dan tidak ada kaitan dengan PKS.

"Kita tidak pernah ada hubungan, sesuatu yang dirasakan perlu untuk kemudian dibicarakan. Tidak ada. Kita susah kalau menjawab sesuatu di luar porsi partai," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal.

Hal ini disampaikan Mustafa sebelum menghadiri acara sarasehan budaya bertajuk "Pancasila sebagai modal sosial bangsa dan konsensus nasional dalam bingkai NKRI" di Nusantara IV, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2011).

PKS justru bertanya pada pihak-pihak yang berusaha mengkait-kaitkan hal tersebut. "Kenapa momentumnya baru sekarang, itu kan sudah lama kejadiannya. Lalu kenapa dikait-kaitkan dengan partai, kan tidak ada kaitan dengan partai," kilahnya.

Menurut dia, kasus Nunun adalah persoalan keluarga. PKS menghormati hukum dan meminta masyarakat semakin dewasa untuk membedakan masalah publik atau privasi.

"Di dalam hukum itu tegas-tegas urusan publik sama privasi itu tidak boleh dicampuradukkan. Kita harus menghormati individu. Kita tidak bisa mengintervensi masalah orang per orang dan tidak boleh mengintervensi hukum," kata Mustafa.

Mustafa menegaskan, PKS tidak mengerti masalah Nunun dan tidak akan memberikan pesan-pesan atau memanggil secara khusus sang suami Nunun, Adang. "Karena kita nggak memahami persoalannya, kita tidak bisa memberikan komentar apa-apa," kata dia.

Dikatakan dia, PKS tidak akan terpancing dengan situasi saat ini. PKS juga bekerja tidak semata-mata berdasarkan survei, berdasarkan satu sistem yang dibangun di dalam partai.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
64%
Kontra
36%