Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/06/2011 12:04 WIB

PKS Lepas Tangan Soal Kasus Nunun

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
PKS Lepas Tangan Soal Kasus Nunun
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lepas tangan terkait kasus yang melilit istri politisi PKS Komjen Purn Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti. Kasus Nunun dianggap sebagai persoalan keluarga dan tidak ada kaitan dengan PKS.

"Kita tidak pernah ada hubungan, sesuatu yang dirasakan perlu untuk kemudian dibicarakan. Tidak ada. Kita susah kalau menjawab sesuatu di luar porsi partai," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal.

Hal ini disampaikan Mustafa sebelum menghadiri acara sarasehan budaya bertajuk "Pancasila sebagai modal sosial bangsa dan konsensus nasional dalam bingkai NKRI" di Nusantara IV, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2011).

PKS justru bertanya pada pihak-pihak yang berusaha mengkait-kaitkan hal tersebut. "Kenapa momentumnya baru sekarang, itu kan sudah lama kejadiannya. Lalu kenapa dikait-kaitkan dengan partai, kan tidak ada kaitan dengan partai," kilahnya.

Menurut dia, kasus Nunun adalah persoalan keluarga. PKS menghormati hukum dan meminta masyarakat semakin dewasa untuk membedakan masalah publik atau privasi.

"Di dalam hukum itu tegas-tegas urusan publik sama privasi itu tidak boleh dicampuradukkan. Kita harus menghormati individu. Kita tidak bisa mengintervensi masalah orang per orang dan tidak boleh mengintervensi hukum," kata Mustafa.

Mustafa menegaskan, PKS tidak mengerti masalah Nunun dan tidak akan memberikan pesan-pesan atau memanggil secara khusus sang suami Nunun, Adang. "Karena kita nggak memahami persoalannya, kita tidak bisa memberikan komentar apa-apa," kata dia.

Dikatakan dia, PKS tidak akan terpancing dengan situasi saat ini. PKS juga bekerja tidak semata-mata berdasarkan survei, berdasarkan satu sistem yang dibangun di dalam partai.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/fay)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%