Rabu, 15/06/2011 12:04 WIB

PKS Lepas Tangan Soal Kasus Nunun

Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lepas tangan terkait kasus yang melilit istri politisi PKS Komjen Purn Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti. Kasus Nunun dianggap sebagai persoalan keluarga dan tidak ada kaitan dengan PKS.

"Kita tidak pernah ada hubungan, sesuatu yang dirasakan perlu untuk kemudian dibicarakan. Tidak ada. Kita susah kalau menjawab sesuatu di luar porsi partai," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Mustafa Kamal.

Hal ini disampaikan Mustafa sebelum menghadiri acara sarasehan budaya bertajuk "Pancasila sebagai modal sosial bangsa dan konsensus nasional dalam bingkai NKRI" di Nusantara IV, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2011).

PKS justru bertanya pada pihak-pihak yang berusaha mengkait-kaitkan hal tersebut. "Kenapa momentumnya baru sekarang, itu kan sudah lama kejadiannya. Lalu kenapa dikait-kaitkan dengan partai, kan tidak ada kaitan dengan partai," kilahnya.

Menurut dia, kasus Nunun adalah persoalan keluarga. PKS menghormati hukum dan meminta masyarakat semakin dewasa untuk membedakan masalah publik atau privasi.

"Di dalam hukum itu tegas-tegas urusan publik sama privasi itu tidak boleh dicampuradukkan. Kita harus menghormati individu. Kita tidak bisa mengintervensi masalah orang per orang dan tidak boleh mengintervensi hukum," kata Mustafa.

Mustafa menegaskan, PKS tidak mengerti masalah Nunun dan tidak akan memberikan pesan-pesan atau memanggil secara khusus sang suami Nunun, Adang. "Karena kita nggak memahami persoalannya, kita tidak bisa memberikan komentar apa-apa," kata dia.

Dikatakan dia, PKS tidak akan terpancing dengan situasi saat ini. PKS juga bekerja tidak semata-mata berdasarkan survei, berdasarkan satu sistem yang dibangun di dalam partai.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%