detikcom
Rabu, 15/06/2011 07:26 WIB

Masuk Majelis Kehormatan MK, DPR & Pemerintah Ganggu Independensi

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Rencana DPR dan pemerintah menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKH MK), sebagaimana pembahasan RUU MK, di kritik banyak pihak. Masuknya dua unsur itu dinilai akan mengganggu independensi pengadilan.

"Tidak relevan DPR dan pemerintah menjadi anggota MKH MK. Itu akan menggangu independensi pengadilan," kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falakh saat berbincang dengan detikcom, Kamis (15/6/2011).

Seperti diketahui, dalam revisi UU MK, DPR berencana memasukan 1 perwakilan DPR dan 1 perwakilan pemerintah untuk mengawasi perilaku hakim MK. Namun hal ini dinilai akan menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam tubuh MK. Apalagi, DPR dan pemerintah adalah pihak yang membentuk UU.

Dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan jika dua unsur pembuat UU itu juga duduk di lembaga yang memproses uji materi UU. "Ini kesalahan besar secara konseptual," cetus Fajrul.

Meski demikian, kata Fajrul, apabila anggota MKH MK tersebut langsung melepas atribut asalnya, maka hal itu tidak menjadi masalah. Seperti anggota DPR yang duduk di Komisi Yudisial (KY) lalu keluar dari DPR. Ini agar peran yang bersangkutan adalah sebagai individu, bukan perwakilan lembaga.

"Kalau untuk unsur MA, MK dan KY duduk di MKH MK tidak masalah karena kan masih dari unsur pengadilan. Nanti, komposisinya bisa seperti di pengawasan MA, yaitu unsur internal (MA) 3 orang, unsur eksternal (KY) 4 orang," ujar Fajrul.

Revisi UU MK juga akan membatasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK 2,5 tahun atau terpilih lagi. Namun hal ini hanya masalah manajemen adaministrasi belaka. "Tidak masalah kalau masa jabatan di batasi seperti itu. Karena Ketua dan Wakil Ketua bukan atasa hakim konstitusi, kedua posisi ini hanya masalah adsministrasi saja," tutup Fajrul.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 21/07/2014 12:41 WIB
    Wamenhub: Jembatan Comal Bikin Jalur Darat Lebih Kompleks, Ada 3 Alternatif
    Gb Jembatan Comal, Pemalang, Jateng, yang ambles pada Jumat (18/7) malam lalu membuat mudik via jalur darat lebih kompleks. Memang Kementerian PU mengebut pengerjaan jembatan itu. Namun di satu sisi harus menunggu kelayakannya. Ada 3 alternatif jalur mudik menghindari Jembatan Comal.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
72%
Kontra
28%