detikcom
Rabu, 15/06/2011 07:26 WIB

Masuk Majelis Kehormatan MK, DPR & Pemerintah Ganggu Independensi

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Rencana DPR dan pemerintah menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKH MK), sebagaimana pembahasan RUU MK, di kritik banyak pihak. Masuknya dua unsur itu dinilai akan mengganggu independensi pengadilan.

"Tidak relevan DPR dan pemerintah menjadi anggota MKH MK. Itu akan menggangu independensi pengadilan," kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falakh saat berbincang dengan detikcom, Kamis (15/6/2011).

Seperti diketahui, dalam revisi UU MK, DPR berencana memasukan 1 perwakilan DPR dan 1 perwakilan pemerintah untuk mengawasi perilaku hakim MK. Namun hal ini dinilai akan menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam tubuh MK. Apalagi, DPR dan pemerintah adalah pihak yang membentuk UU.

Dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan jika dua unsur pembuat UU itu juga duduk di lembaga yang memproses uji materi UU. "Ini kesalahan besar secara konseptual," cetus Fajrul.

Meski demikian, kata Fajrul, apabila anggota MKH MK tersebut langsung melepas atribut asalnya, maka hal itu tidak menjadi masalah. Seperti anggota DPR yang duduk di Komisi Yudisial (KY) lalu keluar dari DPR. Ini agar peran yang bersangkutan adalah sebagai individu, bukan perwakilan lembaga.

"Kalau untuk unsur MA, MK dan KY duduk di MKH MK tidak masalah karena kan masih dari unsur pengadilan. Nanti, komposisinya bisa seperti di pengawasan MA, yaitu unsur internal (MA) 3 orang, unsur eksternal (KY) 4 orang," ujar Fajrul.

Revisi UU MK juga akan membatasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK 2,5 tahun atau terpilih lagi. Namun hal ini hanya masalah manajemen adaministrasi belaka. "Tidak masalah kalau masa jabatan di batasi seperti itu. Karena Ketua dan Wakil Ketua bukan atasa hakim konstitusi, kedua posisi ini hanya masalah adsministrasi saja," tutup Fajrul.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/lrn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%