Detik.com News
Detik.com
Rabu, 15/06/2011 07:26 WIB

Masuk Majelis Kehormatan MK, DPR & Pemerintah Ganggu Independensi

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Rencana DPR dan pemerintah menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKH MK), sebagaimana pembahasan RUU MK, di kritik banyak pihak. Masuknya dua unsur itu dinilai akan mengganggu independensi pengadilan.

"Tidak relevan DPR dan pemerintah menjadi anggota MKH MK. Itu akan menggangu independensi pengadilan," kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falakh saat berbincang dengan detikcom, Kamis (15/6/2011).

Seperti diketahui, dalam revisi UU MK, DPR berencana memasukan 1 perwakilan DPR dan 1 perwakilan pemerintah untuk mengawasi perilaku hakim MK. Namun hal ini dinilai akan menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam tubuh MK. Apalagi, DPR dan pemerintah adalah pihak yang membentuk UU.

Dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan jika dua unsur pembuat UU itu juga duduk di lembaga yang memproses uji materi UU. "Ini kesalahan besar secara konseptual," cetus Fajrul.

Meski demikian, kata Fajrul, apabila anggota MKH MK tersebut langsung melepas atribut asalnya, maka hal itu tidak menjadi masalah. Seperti anggota DPR yang duduk di Komisi Yudisial (KY) lalu keluar dari DPR. Ini agar peran yang bersangkutan adalah sebagai individu, bukan perwakilan lembaga.

"Kalau untuk unsur MA, MK dan KY duduk di MKH MK tidak masalah karena kan masih dari unsur pengadilan. Nanti, komposisinya bisa seperti di pengawasan MA, yaitu unsur internal (MA) 3 orang, unsur eksternal (KY) 4 orang," ujar Fajrul.

Revisi UU MK juga akan membatasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK 2,5 tahun atau terpilih lagi. Namun hal ini hanya masalah manajemen adaministrasi belaka. "Tidak masalah kalau masa jabatan di batasi seperti itu. Karena Ketua dan Wakil Ketua bukan atasa hakim konstitusi, kedua posisi ini hanya masalah adsministrasi saja," tutup Fajrul.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/lrn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%