detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 03:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Rabu, 15/06/2011 07:26 WIB

Masuk Majelis Kehormatan MK, DPR & Pemerintah Ganggu Independensi

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Rencana DPR dan pemerintah menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKH MK), sebagaimana pembahasan RUU MK, di kritik banyak pihak. Masuknya dua unsur itu dinilai akan mengganggu independensi pengadilan.

"Tidak relevan DPR dan pemerintah menjadi anggota MKH MK. Itu akan menggangu independensi pengadilan," kata pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falakh saat berbincang dengan detikcom, Kamis (15/6/2011).

Seperti diketahui, dalam revisi UU MK, DPR berencana memasukan 1 perwakilan DPR dan 1 perwakilan pemerintah untuk mengawasi perilaku hakim MK. Namun hal ini dinilai akan menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam tubuh MK. Apalagi, DPR dan pemerintah adalah pihak yang membentuk UU.

Dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan jika dua unsur pembuat UU itu juga duduk di lembaga yang memproses uji materi UU. "Ini kesalahan besar secara konseptual," cetus Fajrul.

Meski demikian, kata Fajrul, apabila anggota MKH MK tersebut langsung melepas atribut asalnya, maka hal itu tidak menjadi masalah. Seperti anggota DPR yang duduk di Komisi Yudisial (KY) lalu keluar dari DPR. Ini agar peran yang bersangkutan adalah sebagai individu, bukan perwakilan lembaga.

"Kalau untuk unsur MA, MK dan KY duduk di MKH MK tidak masalah karena kan masih dari unsur pengadilan. Nanti, komposisinya bisa seperti di pengawasan MA, yaitu unsur internal (MA) 3 orang, unsur eksternal (KY) 4 orang," ujar Fajrul.

Revisi UU MK juga akan membatasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK 2,5 tahun atau terpilih lagi. Namun hal ini hanya masalah manajemen adaministrasi belaka. "Tidak masalah kalau masa jabatan di batasi seperti itu. Karena Ketua dan Wakil Ketua bukan atasa hakim konstitusi, kedua posisi ini hanya masalah adsministrasi saja," tutup Fajrul.


Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(asp/lrn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%
MustRead close