detikcom

Kamis, 09/06/2011 05:54 WIB

PKS: Korupsi dan Nepotisme Era Soeharto Tak Bisa Dilupakan

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Terbitnya buku 'Untold Stories Soeharto' seakan membuai masyarakat akan sosok penguasa era orde baru tersebut. PKS berharap masyarakat bijak, melihat sosok Soeharto secara proporsional.

"Dalam menilai Soeharto PKS dalam posisi proporsional. Kita tidak bisa mengingat sejarah ini sepotong-sepotong. Memang korupsinya kita tidak bisa lupakan, Nepotisme tidak bisa kita lupakan. Tapi kita bisa belajar dari pembangunannya," ujar Sekjen PKS, Anis Matta.

Hal ini disampaikan Anis kepada detikcom, Kamis (9/6/2011).

Anis menuturkan, banyak hal kontroversial selama 32 tahun pemerintahan Soeharto. Meskipun demikian, ia menghargai pembangunan yang dilakukan Soeharto, meski sangat lambat.

"Era Soekarno ada kebebasan tapi tidak ada pembangunan, era Soeharto ada pembangunan tapi tidak ada kebebasan. Kita harus menggabungkan demokrasi dan kesejahteraan sekaligus,"tuturnya.

Menurut Anis, masyarakat tak akan mudah terbuai dengan cerita-cerita masa lalu. Masyarakat sudah cukup cerdas memilah mana yang layak dicontoh dan mana yang harus ditinggalkan.

"Kediktatoran, korupsi harus kita tinggalkan. Yang perlu kita pertahankan adalah leadership,"tandasnya.

Tepat pada peringatan 90 tahun lahirnya Soeharto, keluarga dan rekan-rekan Soeharto meluncurkan buku Pak Harto The Untold Stories. Buku ini berkisah soal sisi humanis Soeharto yang belum pernah diungkapkan. Mereka pun membantah jika buku ini bertujuan untuk mendorong kebangkitan Soehartoisme dan rezim orde baru.


(van/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
63%
Kontra
37%