Kamis, 09/06/2011 05:54 WIB

PKS: Korupsi dan Nepotisme Era Soeharto Tak Bisa Dilupakan

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Terbitnya buku 'Untold Stories Soeharto' seakan membuai masyarakat akan sosok penguasa era orde baru tersebut. PKS berharap masyarakat bijak, melihat sosok Soeharto secara proporsional.

"Dalam menilai Soeharto PKS dalam posisi proporsional. Kita tidak bisa mengingat sejarah ini sepotong-sepotong. Memang korupsinya kita tidak bisa lupakan, Nepotisme tidak bisa kita lupakan. Tapi kita bisa belajar dari pembangunannya," ujar Sekjen PKS, Anis Matta.

Hal ini disampaikan Anis kepada detikcom, Kamis (9/6/2011).

Anis menuturkan, banyak hal kontroversial selama 32 tahun pemerintahan Soeharto. Meskipun demikian, ia menghargai pembangunan yang dilakukan Soeharto, meski sangat lambat.

"Era Soekarno ada kebebasan tapi tidak ada pembangunan, era Soeharto ada pembangunan tapi tidak ada kebebasan. Kita harus menggabungkan demokrasi dan kesejahteraan sekaligus,"tuturnya.

Menurut Anis, masyarakat tak akan mudah terbuai dengan cerita-cerita masa lalu. Masyarakat sudah cukup cerdas memilah mana yang layak dicontoh dan mana yang harus ditinggalkan.

"Kediktatoran, korupsi harus kita tinggalkan. Yang perlu kita pertahankan adalah leadership,"tandasnya.

Tepat pada peringatan 90 tahun lahirnya Soeharto, keluarga dan rekan-rekan Soeharto meluncurkan buku Pak Harto The Untold Stories. Buku ini berkisah soal sisi humanis Soeharto yang belum pernah diungkapkan. Mereka pun membantah jika buku ini bertujuan untuk mendorong kebangkitan Soehartoisme dan rezim orde baru.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%