detikcom
Sabtu, 04/06/2011 15:14 WIB

Jelang Pernikahan, Putri Sultan Belum Tahu Soal Nama Barunya

Bagus Kurniawan - detikNews
Yogyakarta - Sesuai adat dan tatanan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, putri Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan menikah, memperoleh gelar nama baru, termasuk Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nurastuti Wijareni (Jeng Reni). Namun hingga saat ini, Reni mengaku belum mengetahui gelar nama baru yang bakal disandangnya.

"Saya belum tahu dan diberitahu. Sebab saya lebih banyak di Jakarta karena bekerja dan baru sekarang ini di Yogyakarta," ungkap Reni kepada wartawan seusai mengunjungi Dusun Ngerdi, Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Sleman, Sabtu (4/6/2011).

Meski belum mengetahui gelar nama barunya, Reni akan memilih beberapa nama yang diajukan kepadanya. "Nanti saya akan memilih nama-nama tersebut, tapi sekarang belum tahu," katanya.

Menurut dia, saat ini keluarga kraton masih melakukan rapat-rapat kecil untuk mempersiapkan pernikahan yang akan digelar pada pertengahan bulan Oktober nanti. Untuk undangan para tamu yang akan diundang dirinya juga belum mengetahui.

"Semua masih rapat untuk panitia kecil. Undangan tamu juga belum, masih diinventarisir," pungkas Reni.

Reni direncanakan akan menikah pada Oktober 2011. Reni akan dipersunting oleh Achmad Ubaedillah.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bgs/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%