Selasa, 31/05/2011 16:38 WIB

Bangsawan Belanda akan Diundang di Pertemuan Raja-raja Nusantara

Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Silaturahim Nasional (Silatnas) Persaudaraan Raja & Sultan Nusantara II 2011 akan digelar di Bandung, Jawa Barat (Jabar), 24-26 Juni mendatang. Wakil Presiden Boediono mengizinkan panitia mengundang bangsawan dari Belanda untuk hadir sebagai peninjau.

"Sesuai dengan arahan Bapak Wapres bahwa ada permintaan bangsawan dari Belanda akan mengikuti dan akan hadir pada Silatnas Kedua Raja dan Sultan Nusantara, maka pemerintah mengizinkan mengundang bangsawan dari Belanda untuk hadir sebagai peninjau," kata Raja Samu-samu VI selaku Sekjen Silatnas.

Hal itu dikatakan Raja Samu-samu VI saat mendampingi Ketua Silatnas yang juga Sultan Sepuh ke-14 Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Adipati (PRA), Arief Natadiningrat, dan rombongan, usai bertemu dengan Wapres Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2011).

"Bangsawan Belanda akan hadir adalah dari pihak organisasi bangsawan Belanda. Sudah memberikan konfirmasi ingin sekali hadir. Tapi Kami tidak bisa memberi kepastian, oleh karena itu kami minta izin pemerintah," lanjut Raja Samu-samu VI.

Ia menjelaskan, selain dari Belanda, perwakilan kerajaan-kerajaaan di luar negari juga dijadwalkan hadir dalam pertemuan mendatang. "Yaitu Sultan Sulu, Sultan Buntalan dari Filipina, kemudian dari Malaysia Insya Allah akan hadir, dari Siak, dari Sri Lanka, dari Capetown," sebutnya.

Sementara itu, Sultan Arief menambahkan, Silatnas Kedua Sultan dan Raja-raja se-Nusantara akan digelar di Gedung Merdeka tanggal 24-26 Juni mendatang. Gedung Merdeka dipilih karena memiliki nilai-nilai semangat persatuan dan kesatuan, perdamaian dunia, dan memerangi kemiskinan.

"Acara tersebut akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden. Dan kami raja-raja se-nusantara akan berkumpul di sana. Kurang lebih 220 raja dan sultan dan 80 putra mahkota dan permaisuri. Jadi akan hadir kurang lebih 300 hadirin," terangnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(irw/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%