detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 05:12 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Jumat, 27/05/2011 10:49 WIB

Ini Dia Perpres yang Mewajibkan SBY Pidato dalam Bahasa Indonesia

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengatur kewajiban seorang presiden berpidato dalam bahasa Indonesia. Aturan itu kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Perpres Nomor 16 tahun 2010.

Perpres tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya tersebut ditandatangani pada 1 Maret 2010 oleh Presiden SBY. Ada 17 pasal yang berisi tentang tata cara pidato seorang presiden dan wakil presiden baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam Bab I diatur tentang pidato resmi pejabat negara di luar negeri. Sementara pasal 1 di bab tersebut jelas-jelas melarang seorang presiden, wapres atau pejabat negara lainnya berpidato dalam bahasa asing di luar negeri.

"Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia di luar negeri," demikian bunyi pasal 1.

Ada pun forum resmi yang dimaksud dalam pasal 1 adalah acara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), forum organisasi internasional dan negara penerima. Lalu, penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden disampaikan pada waktu dan tempat yang ditetapkan sesuai dengan tata cara protokol PBB atau organisasi internasional atau negara penerima.

Namun, di pasal 6 diatur juga aturan pengecualian bagi presiden untuk berpidato selain dalam bahasa Indonesia.

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan," demikian bunyi pasal 6 ayat 1.Next

Halaman 1 2

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mad/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close