detikcom
Jumat, 27/05/2011 10:49 WIB

Ini Dia Perpres yang Mewajibkan SBY Pidato dalam Bahasa Indonesia

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, mengatur kewajiban seorang presiden berpidato dalam bahasa Indonesia. Aturan itu kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Perpres Nomor 16 tahun 2010.

Perpres tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya tersebut ditandatangani pada 1 Maret 2010 oleh Presiden SBY. Ada 17 pasal yang berisi tentang tata cara pidato seorang presiden dan wakil presiden baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam Bab I diatur tentang pidato resmi pejabat negara di luar negeri. Sementara pasal 1 di bab tersebut jelas-jelas melarang seorang presiden, wapres atau pejabat negara lainnya berpidato dalam bahasa asing di luar negeri.

"Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan pidato resmi dalam bahasa Indonesia di luar negeri," demikian bunyi pasal 1.

Ada pun forum resmi yang dimaksud dalam pasal 1 adalah acara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), forum organisasi internasional dan negara penerima. Lalu, penyampaian pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden disampaikan pada waktu dan tempat yang ditetapkan sesuai dengan tata cara protokol PBB atau organisasi internasional atau negara penerima.

Namun, di pasal 6 diatur juga aturan pengecualian bagi presiden untuk berpidato selain dalam bahasa Indonesia.

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat menyampaikan pidato resmi dalam bahasa tertentu selain Bahasa Indonesia pada forum internasional sesuai dengan Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan," demikian bunyi pasal 6 ayat 1.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%