Detik.com News
Detik.com
Minggu, 22/05/2011 11:15 WIB

Jadi Pengedar Narkotika, 2 Oknum Polisi Terancam Dipecat

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Dua oknum polisi, Bripka S alias G dan Bripka B, anggota Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan diberi sanksi tegas karena terlibat mengedarkan narkotika. Dua oknum itu terancam dipecat dari institusi Polri.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Baharudin Djafar mengatakan, sanksi pemecatan diberikan setelah keduanya menjalani proses pidananya.

Jika mereka divonis lebih dari 3 bulan, maka dapat diajukan untuk di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), kata Baharuddin, Minggu (22/5/2011).

Baharudin menegaskan, meskipun keduanya adalah anggota, ia tidak akan segan-segan menindak tegas pelaku.

Sesuai perintah Pak Kapolda (Irjen Sutarman), beliau canangkan zero pelanggaran. Sehingga siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas, jelasnya.

Kasus ini terungkap ketika petugas tengah mengintai tersanga Fredi Budiman di Jl Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 27 April 2011 lalu. Fredi merupakan residivis kasus narkotika yang baru bebas sebulan lalu.

Saat dicegat, yang bersangkutan (Fredi) tidak mau keluar dari mobil. Akhirnya ban ditembak dan kacanya dipecahkan, katanya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/gun)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%