detikcom
Kamis, 19/05/2011 12:29 WIB

Anggota TNI & Keluarga Dilarang Asal Pasang Logo TNI

Ramadhian Fadillah - detikNews
Foto: Roy Suryo/detikcom
Jakarta - TNI AL terus berupaya menertibkan penggunaan atribut militer yang tidak semestinya. Jangankan warga sipil, anggota TNI dan keluarganya pun tidak bisa sembarangan pasang logo TNI di kendaraan.

"Itu ada aturannya dari KSAL. Untuk TNI itu hanya kendaraan dinas. Tidak bisa di kendaraan sipil atau nondinas. Kan kelihatan dari cat dan pelat nomornya," ujar Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Tri Prasodjo saat dihubungi detikcom, Kamis (19/5/2011).

Sedangkan keluarga TNI AL juga tidak bisa sembarangan pasang-pasang stiker yang bertuliskan satuan militer di kendaraan mereka. Seperti diketahui, stiker bertuliskan 'Keluarga Besar Marinir' atau 'Keluarga Besar Kopaska' banyak dijual di pasaran. Umumnya stiker semacam ini dipasang di mobil atau motor.

"Keluarga TNI juga tidak boleh pasang-pasang stiker seperti itu. Keluarga saja dilarang, apalagi yang bukan," katanya.

Tri mengaku prihatin dengan penyalahgunaan atribut TNI AL. Menurutnya seringkali atribut seperti itu disalahgunakan dan dipakai ugal-ugalan. Karena itu pihaknya akan meningkatkan pemeriksaan di jalanan terkait penyalahgunaan atribut TNI AL.

"Kalau seperti ini terus, kan nama TNI AL yang jadi jelek," keluhnya.

Insiden terbaru penyalahgunaan atribut TNI terjadi semalam. Kejadian ini bermula saat mobil Roy Suryo diserempet oleh Nissan Frontier. Roy meminta orang itu meminta maaf, namun pemuda kurus berkaca mata itu justru menunjukkan sikapnya yang arogan. Pengemudi Nissan besar itu menyebut-nyebut nama komplek elite di Jakarta yang dihuni oleh para pejabat.

"Tidak ada urusan ke Polda, ke Widya Chandra saja, biar kamu tahu siapa ayah saya," ujar Roy menirukan pelaku menyerempet mobilnya.

Di mobil itu juga ada lambang TNI AL dengan dua bintang. Namun akhirnya diketahui pemilik mobil itu bukan pejabat TNI AL maupun keluarga TNI AL. Mobil bernopol B 9344 PBA itu atas nama PT Putri Salju Satria yang beralamatkan di Jl KH Mansyur 121, Jakarta Pusat.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(rdf/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%