detikcom
Rabu, 18/05/2011 20:44 WIB

Mobil Diserempet Anak Pejabat TNI AL, Roy Suryo Lapor ke Polda

Hery Winarno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kejadian tidak menyenangkan menimpa politisi Senayan, Roy Suryo. Mobil Toyota Camry-nya diserempet seseorang yang tidak dikenalnya saat melintas di kawasan SCBD. Roy pun segera melaporkan si pelaku yang diduga anak pejabat TNI AL itu ke Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

"Saya sedang di bagian lalu lintas Polda Metro Jaya, saya sedang melaporkan kejadian yang saya alami tadi," ujar Roy saat dihubungi detikcom, Rabu (18/5/2011).

Kejadian tersebut bermula saat Roy yang mengendarai Camry melintas di kawasan SCBD, di depan Artha Graha. Tiba-tiba dari kiri sebuah mobil Nissan Frontier memepetnya yang membuat bemper mobil Roy tergores. Tak terima dengan kejadian ini politisi Demokrat ini segera menekan klaksonnya keras-keras.

"Dia berhenti, lalu keluar dari mobilnya. Begitu keluar dia langsung bilang, oh Roy Suryo," cerita Roy.

Roy pun meminta agar pemuda yang mengenakan baju batik itu meminta maaf, namun si pemuda kurus berkaca mata itu justru menunjukkan sikapnya yang arogan. Pengemudi Nissan besar itu menyebut-nyebut nama komplek elit di Jakarta yang dihuni oleh para pejabat.

"Tidak ada urusan ke Polda, ke Widya Chandra saja, biar kamu tahu siapa ayah saya," ujar Roy menirukan pelaku menyerempet mobilnya.

Karena enggan diselesaikan secara damai di Polda, Roy pun akhirnya melaporkan kasus penyerempetan ini ke Direktorat Lalu Lintas PMJ. Roy sempat melihat logo TNI AL Bintang dua di mobil mewah itu.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(her/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%