detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 14:16 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 17/05/2011 13:20 WIB

FITRA: Somasi DPR Tunjukkan Arogansi & Antikritik

Suci Dian Firani - detikNews
Jakarta - Somasi akan dilayangkan Setjen DPR kepada Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terkait siaran pers soal uang pulsa anggota DPR. Somasi ini, menurut FITRA, sebagai bentuk arogansi dan sikap antikritik DPR.

"Banyak yang bilang, kunjungan kerja DPR sebagai pelesiran. Banyak yang bilang juga DPR sama dengan WC umum, tapi tidak dipermasalahkan. Sekarang yang dipermasalahkan terhadap FITRA merupakan sikap arogansi antikritik dari DPR," ujar Sekjen FITRA, Yuna Farhan.

Hal itu disampaikannya dalam keterangan pers di RM Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2011).

Yuna menjelaskan, dalam slip gaji DPR ada dua item yang dipermasalahkan. Pertama, poin nomor dua dalam slip yang merupakan tunjangan komunikasi intensif sebesar RP 14 juta. Kedua, poin nomor 7 yang merupakan biaya penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan kinerja komunikasi intensif sebesar Rp 8,5 juta.

"Itu semua di-take home pay. Itu apa bedanya poin 2 dan poin 7. Kalau sama tapi dipisah, itu kan jadi dobel dan duplikasi anggaran sehingga penghasilannya jadi tidak jelas," terangnya.

Dia menambahkan, FITRA menerima risiko dalam upaya perbaikan DPR. Namun mereka mempertanyakan mengapa yang akan melakukan somasi adalah Setjen DPR padahal seharusnya pimpinan DPR.

"Kami menduga, Setjen yang paling bertanggung jawab dan kesalahan Setjen sebagai pengelola anggaran. Sebenarnya kami sayang pada DPR, kami hanya ingin mengkritik dan memperbaiki mereka. Tapi bukan cuma kritik, kami juga memberi masukan.

FITRA dinilai memberikan informasi menyesatkan kepada media massa karena telah menyebarkan siaran pers soal uang pulsa anggota DPR. Jumat (13/5), Setjen DPR meminta Sekretariat Nasional FITRA untuk mencabut pernyataan tentang uang pulsa anggota DPR, dan menyampaikan permohonan maaf di semua media nasional. Upaya hukum akan ditempuh jika hal itu tidak dilakukan FITRA dalam 3 hari.

Menurut Sekjen DPR, Nining Indra Saleh, uang pulsa anggota DPR tidak pernah ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR. Karena itu, siaran pers FITRA dinilainya sebagai pendapat yang dapat menyesatkan opini publik.

Sebelumnya, FITRA merilis temuannya, salah satunya tentang dana tunjangan pulsa anggota DPR sebesar Rp 14 juta per bulan untuk setiap anggota atau mencapai Rp 151 miliar setiap tahun. Tunjangan tersebut dialokasikan Sekjen DPR dalam DIPA DPR sejak 2006.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(vit/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
85%
Kontra
15%