Jumat, 13/05/2011 18:53 WIB

Mimbar Bebas di Jl Cikini Macetkan Jalan

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Peringatan tragedi Mei 1998 di TIM dipenuhi kritik terhadap pemerintah. Dari soal pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, kekerasan aparat dan kinerja pemerintah yang lamban. Menurut para aktivis, rezim saat ini belum menghadirkan kemajuan apa-apa sejak 1998.

"Saat ini pendapatan perkapita Malaysia telah mencapai lebih dari USS 6.000. Indonesia hanya US$ 1.200. Tidak ada kemajuan apa-apa yang dapat dibanggakan," kata salah satu aktivis Sri Bintang Pamungkas, dalam acara mimbar bebas memperingati Tragedi Mei 1998 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jl Cikini Raya, Jumat (13/5/2011).

"Dalam 6, atau 7 tahun terakhir, 15.000 jiwa terbunuh karena himpitan ekonomi. Ini tidak pernah terjadi dalam era Orde Baru sekalipun. Kita harus malu. Di Mesir, Hosni Mubarak hartanya disita untuk negara. Tetapi di Indonesia, kekayaan Soeharto hingga anak cucunya tidak tersentuh," tandas Sri Bintang.

Mimbar bebas di TIM ini cukup membuat kepadatan lalu-lintas karena mengambil lokasi di pintu gerbang TIM. Pengendara bajaj maupun motor menghentikan laju kendaraannya membuat arus lalu-lintas tersendat. Tidak ada pengamanan berarti dalam aksi kali ini.

"Hari ini 13 tahun lalu, rakyat bergerak menumbangkan rezim untuk kebebasan dan kesejahteraan. Tidak sedikit orang yang mati dalam suksesi itu. Pemerintah sekarang jangan lupakan itu, jangan rebut kebebasan dengan gaya-gaya pencitraan tidak bermutu," tandas Sri Bintang disambut yel-yel peserta mimbar bebas.

Selain kegiatan tersebut, peringatan Tragedi Mei 98 dilaksanakan para aktivis dan korban kerusuhan Mei 98. Pagi tadi, korban kerusuhan melakukan tabur bunga di Pondok Rangon dan Mal Klender, mal yang merenggut puluhan nyawa dalam rusuh Mei 98. Sehari sebelumnya, korban juga melakukan tabur bunga di kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(Ari/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%