detikcom
Jumat, 13/05/2011 16:11 WIB

Horee, PNS Bisa Libur Harpitnas Senin Depan

Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - PNS bisa bersuka ria dan libur lebih panjang. Pemerintah mempersilakan PNS pada Senin (16/5) untuk libur di hari kejepit nasional (Harpitnas) tersebut.

"Pemerintah bisa memberi kesempatan kepada PNS yang kemudian akan dikoordinasikan kepada Menpan. Kecuali mereka yang berada di layanan umum seperti rumah sakit. Dipersilakan untuk menggunakan tanggal 16 hari Senin itu untuk libur dikoordinasikan ke pimpinan instansi masing-masing," kata Menko Kesra Agung Laksono di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (13/5/2011).

"Dalam hal ini nanti Menpan yang akan mengatur tentang penggunaan tersebut. Ini sifatnya fakultatif, karena tidak semuanya, tentu bagi yang memiliki tugas-tugas tertentu tidak dianjurkan untuk menggunakan hari tersebut sebagai hari libur," imbuh Agung.

Berarti bisa dikatakan tanggal 16 hari libur nasional? "Fakultatif, karena tidak semuanya," jawab politisi Partai Golkar tersebut.

Agung menambahkan, PNS yang tidak libur pada tanggal 16 Mei terutama mereka-mereka yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat umum seperti di rumah sakit, atau di tempat-tempat umum termasuk yang mengatur perjalanan, dan angkutan-angkutan umum.

"Saya kira mereka tetap bekerja seperti biasanya. Tentu hal ini dalam pelaksanaanya bisa dikordinasikan oleh pimpinan instansi maisng-masing di kementerian atau lembaga," kata Agung.

Urgensi diperbolehkannya libur bagi PNS di hari kejepit 16 Mei nanti menurut Agung, pertimbangannya adalah menggunakan waktu yang ada. "Tetapi itu adalah hari kerja dan ini sifatnya fakultatif. Jadi kami tidak membanding-bandingkan dengan hari lain. Tapi kebijakan tanggal 16 Mei ini diberikan peluang, diberi kesempatan kepada pegawai yang memanfaatkan hari libur silakan. Nanti dihitung cutinya," tutup Agung.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(anw/rdf)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%