Jumat, 13/05/2011 14:16 WIB

Massa Pro Penetapan Tolak Perpanjangan Jabatan Gubernur DIY Sampai 2013

Bagus Kurniawan - detikNews
Yogyakarta - Masyarakat Yogyakarta pendukung penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum patah arang menolak konsep pemerintah pusat. Sekretariat Bersama (Sekber) Gabungan Elemen Masyarakat Pendukung Keistimewaan Yogyakarta menolak perpanjangan kedua masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY hingga 2013.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah, telah memberitahukan melalui surat bila jabatan Gubernur dan Wagub DIY akan diperpanjang hingga 2013. Ini adalah perpanjangan kedua, sejak perpanjangan pertama yang akan berakhir pada 9 Oktober 2011.

"Kami menolak perpanjangan jabatan Gubernur dan Wagub DIY. Bila ditetapkan, maka tidak perlu ada perpanjangan jabatan lagi," ungkap Ketua Sekber Widihasto Wasana Putra saat beraudiensi dengan DPRD DIY di Jl Malioboro, Yogyakarta, Jumat (13/5/2011).

Hasto menyatakan pihaknya menyayangkan sikap dewan yang datang ke Kemendagri untuk memberitahukan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dirjen Otda lantas menjawab jabatan Gubernur dan Wagub DIY akan diperpanjang 2 tahun untuk menyiapkan peralihan ke UU Keistimewaan dan sosialisasi untuk pengisian jabatan baru.

"Hal ini yang membuat masyarakat resah, kenapa DPRD konsultasi ke Kemendagri. Karena ada interpretasi DPRD mau mengikuti kehendak Kemendagri atau berada di bawah Kemendagri. Padahal dewan adalah lembaga politik," katanya.

Dia meminta agar DPRD DIY fokus mengawal pembahasan RUUK di DPR sampai selesai. Masyarakat Yogya juga tidak ingin pembahasan di DPR menjadi berlarut-larut.

"Kita ingin segera selesai dan isinya adalah penetapan untuk Sultan dan Paku Alam yang sedang bertahta. Bila penetapan maka tidak perlu lagi ada pembahasan," katanya.

Salah satu anggota Sekber lainnya, Totok, mengibaratkan perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) saja. Apabila masa jabatannya akan habis, harus melakukan perpanjangan agar tetap berlaku.

Sementara itu, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Laksana mengatakan pihaknya datang ke Kemendagri hanya untuk memberitahukan bila jabatan Gubernur DIY akan berakhir lima bulan lagi. Sampai saat ini dewan belum mengambil sikap atas jawaban tersebut.

"Delegasi hanya menerima surat jabawan dari Dirjen Otda. Itu bukan sikap resmi dewan," pungkas dia.

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bgs/fay)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%