Selasa, 10/05/2011 16:43 WIB

Suap Sesmenpora

Keppres Pengadaan Barang Tak Kenal Istilah Dana Talangan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Dalih adanya dana talangan yang dihembuskan Sesmenpora, Wafid Muharram, makin kelihatan tak beralasan. Di dalam Keppres 80/2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, tak dikenal istilah dana talangan.

"Di dalam Keppres 80/2003 itu tidak ada dana talangan. Adanya uang muka, termin pembayaran juga diatur. Tapi nggak ada dana talangan," kata Setia Budi Arijanta, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Budi mengatakan itu usai didengar keterangannya sebagai saksi ahli dari jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2011). Sekedar informasi, Budi sering dijadikan saksi ahli dari KPK untuk perkara-perkara korupsi mengenai tender proyek pengadaan barang dan jasa.

Budi menjelaskan, setiap proyek yang dilaksanakan lembaga pemerintah pasti akan dibiayai APBN. Jika memang sudah ada anggarannya, setiap instansi tak perlu takut dana tidak akan turun.

"Kalau anggarannya belum ada, itu nggak boleh teken kontrak, gak boleh kerja dulu," urai Budi.

"Jadi, nggak akan terjadi dana nggak turun itu. Kecuali belum disahkan dananya, dia kontrak duluan," tambah Budi lagi.

Jika sudah ada dana talangan, Budi menduga ada ketidakberesan dalam proses tender. Karena setiap proyek, akan dijelaskan secara detil mengenai pembayaran.

Tersangka kasus suap kemenpora, Wafid Muharam beralibi uang yang diterimanya saat tertangkap tangan KPK merupakan dana talangan proyek wisma atlet Sea Games dari PT Duta Graha Indah.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%