detikcom
Selasa, 10/05/2011 16:43 WIB

Suap Sesmenpora

Keppres Pengadaan Barang Tak Kenal Istilah Dana Talangan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Dalih adanya dana talangan yang dihembuskan Sesmenpora, Wafid Muharram, makin kelihatan tak beralasan. Di dalam Keppres 80/2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, tak dikenal istilah dana talangan.

"Di dalam Keppres 80/2003 itu tidak ada dana talangan. Adanya uang muka, termin pembayaran juga diatur. Tapi nggak ada dana talangan," kata Setia Budi Arijanta, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Budi mengatakan itu usai didengar keterangannya sebagai saksi ahli dari jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2011). Sekedar informasi, Budi sering dijadikan saksi ahli dari KPK untuk perkara-perkara korupsi mengenai tender proyek pengadaan barang dan jasa.

Budi menjelaskan, setiap proyek yang dilaksanakan lembaga pemerintah pasti akan dibiayai APBN. Jika memang sudah ada anggarannya, setiap instansi tak perlu takut dana tidak akan turun.

"Kalau anggarannya belum ada, itu nggak boleh teken kontrak, gak boleh kerja dulu," urai Budi.

"Jadi, nggak akan terjadi dana nggak turun itu. Kecuali belum disahkan dananya, dia kontrak duluan," tambah Budi lagi.

Jika sudah ada dana talangan, Budi menduga ada ketidakberesan dalam proses tender. Karena setiap proyek, akan dijelaskan secara detil mengenai pembayaran.

Tersangka kasus suap kemenpora, Wafid Muharam beralibi uang yang diterimanya saat tertangkap tangan KPK merupakan dana talangan proyek wisma atlet Sea Games dari PT Duta Graha Indah.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%