detikcom
Selasa, 10/05/2011 16:43 WIB

Suap Sesmenpora

Keppres Pengadaan Barang Tak Kenal Istilah Dana Talangan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Dalih adanya dana talangan yang dihembuskan Sesmenpora, Wafid Muharram, makin kelihatan tak beralasan. Di dalam Keppres 80/2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, tak dikenal istilah dana talangan.

"Di dalam Keppres 80/2003 itu tidak ada dana talangan. Adanya uang muka, termin pembayaran juga diatur. Tapi nggak ada dana talangan," kata Setia Budi Arijanta, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Budi mengatakan itu usai didengar keterangannya sebagai saksi ahli dari jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2011). Sekedar informasi, Budi sering dijadikan saksi ahli dari KPK untuk perkara-perkara korupsi mengenai tender proyek pengadaan barang dan jasa.

Budi menjelaskan, setiap proyek yang dilaksanakan lembaga pemerintah pasti akan dibiayai APBN. Jika memang sudah ada anggarannya, setiap instansi tak perlu takut dana tidak akan turun.

"Kalau anggarannya belum ada, itu nggak boleh teken kontrak, gak boleh kerja dulu," urai Budi.

"Jadi, nggak akan terjadi dana nggak turun itu. Kecuali belum disahkan dananya, dia kontrak duluan," tambah Budi lagi.

Jika sudah ada dana talangan, Budi menduga ada ketidakberesan dalam proses tender. Karena setiap proyek, akan dijelaskan secara detil mengenai pembayaran.

Tersangka kasus suap kemenpora, Wafid Muharam beralibi uang yang diterimanya saat tertangkap tangan KPK merupakan dana talangan proyek wisma atlet Sea Games dari PT Duta Graha Indah.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%