Selasa, 10/05/2011 16:43 WIB

Suap Sesmenpora

Keppres Pengadaan Barang Tak Kenal Istilah Dana Talangan

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Dalih adanya dana talangan yang dihembuskan Sesmenpora, Wafid Muharram, makin kelihatan tak beralasan. Di dalam Keppres 80/2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, tak dikenal istilah dana talangan.

"Di dalam Keppres 80/2003 itu tidak ada dana talangan. Adanya uang muka, termin pembayaran juga diatur. Tapi nggak ada dana talangan," kata Setia Budi Arijanta, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Budi mengatakan itu usai didengar keterangannya sebagai saksi ahli dari jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2011). Sekedar informasi, Budi sering dijadikan saksi ahli dari KPK untuk perkara-perkara korupsi mengenai tender proyek pengadaan barang dan jasa.

Budi menjelaskan, setiap proyek yang dilaksanakan lembaga pemerintah pasti akan dibiayai APBN. Jika memang sudah ada anggarannya, setiap instansi tak perlu takut dana tidak akan turun.

"Kalau anggarannya belum ada, itu nggak boleh teken kontrak, gak boleh kerja dulu," urai Budi.

"Jadi, nggak akan terjadi dana nggak turun itu. Kecuali belum disahkan dananya, dia kontrak duluan," tambah Budi lagi.

Jika sudah ada dana talangan, Budi menduga ada ketidakberesan dalam proses tender. Karena setiap proyek, akan dijelaskan secara detil mengenai pembayaran.

Tersangka kasus suap kemenpora, Wafid Muharam beralibi uang yang diterimanya saat tertangkap tangan KPK merupakan dana talangan proyek wisma atlet Sea Games dari PT Duta Graha Indah.



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mok/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%