detikcom
Minggu, 01/05/2011 17:32 WIB

Eks Lurah: NII Menggurita di Jateng, PNS & TNI Jadi Anggota

Parwito - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Di Jawa Tengah, gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9) sudah menggurita. Anggotanya tidak hanya mahasiswa, tapi juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI.

Hal ini diungkapkan seorang mantan lurah NII, J dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (1/5/2011). "Jaringannya sangat luas dan sudah puluhan tahun. Sampai sekarang masih ada yang aktif," ungkap J, mengawali perbincangan.

J mencontohkan wilayah Kedu di Jawa Tengah. Ada sejumlah PNS dan anggota TNI yang merupakan hasil rekrutmen NII KW 9. Bahkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten ada PNS yang bekerja di rumah dinas bupati dan dia adalah anggota NII KW 9.

"Di Rindam TNI-AD ada seorang oknum anggota TNI yang meyakini NII. Malahan dia merupakan tutor untuk anggota yang lain cara membuat proposal yang bagus dan cara memperoleh uang setoran banyak," tukas J.

Selain di lingkungan PNS dan TNI, NII KW 9 juga merajalela di berbagai kampus di Jawa Tengah. J menyebutkan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) dan Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) adalah kampus-kampus garapan NII KW 9.

"Di UMM Magelang sampai saat ini ada yang masih aktif dan jadi pegawai di sana. Saya tahu setelah keluar dan bertemu malah diberi dalil-dalil sama persis seperti saya waktu masih aktif di NII," jelas dia.

J menjelaskan, proses rekrutmen dengan doktrin yang sangat kuat dilakukan oleh pemimpin NII KW 9 dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menjadikan target sasaran sebagai pacar atau kekasih.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fay/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%