Minggu, 01/05/2011 17:32 WIB

Eks Lurah: NII Menggurita di Jateng, PNS & TNI Jadi Anggota

Parwito - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Di Jawa Tengah, gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9) sudah menggurita. Anggotanya tidak hanya mahasiswa, tapi juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI.

Hal ini diungkapkan seorang mantan lurah NII, J dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (1/5/2011). "Jaringannya sangat luas dan sudah puluhan tahun. Sampai sekarang masih ada yang aktif," ungkap J, mengawali perbincangan.

J mencontohkan wilayah Kedu di Jawa Tengah. Ada sejumlah PNS dan anggota TNI yang merupakan hasil rekrutmen NII KW 9. Bahkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten ada PNS yang bekerja di rumah dinas bupati dan dia adalah anggota NII KW 9.

"Di Rindam TNI-AD ada seorang oknum anggota TNI yang meyakini NII. Malahan dia merupakan tutor untuk anggota yang lain cara membuat proposal yang bagus dan cara memperoleh uang setoran banyak," tukas J.

Selain di lingkungan PNS dan TNI, NII KW 9 juga merajalela di berbagai kampus di Jawa Tengah. J menyebutkan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) dan Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) adalah kampus-kampus garapan NII KW 9.

"Di UMM Magelang sampai saat ini ada yang masih aktif dan jadi pegawai di sana. Saya tahu setelah keluar dan bertemu malah diberi dalil-dalil sama persis seperti saya waktu masih aktif di NII," jelas dia.

J menjelaskan, proses rekrutmen dengan doktrin yang sangat kuat dilakukan oleh pemimpin NII KW 9 dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menjadikan target sasaran sebagai pacar atau kekasih.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fay/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%