detikcom

Kamis, 28/04/2011 10:34 WIB

Tersangkut Suap Wisma Atlet, PT DGI Mundur dari Proyek Gedung Baru DPR

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang tersangkut kasus suap proyek Kemenpora akhirnya mundur dari proyek gedung baru DPR. PT DGI mengirim surat resmi ke Setjen DPR terkait pengunduran diri ini.

"PT DGI mundur dari prakualifikasi. Perusahaan ini mundur mengikuti tender proyek gedung baru DPR," ujar Kepala Biro Harbangin Setjen DPR, Sumirat, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2011).

PT DGI mengirim surat resmi tertanggal 27 April 2011. Surat pengunduran diri ditandatangani oleh Direktur Utama PT DGI, Dudung Purwadi.

"Pengunduran dirinya disampaikan melalui surat ke panitia pengadaan. Panitia kemarin melapor ke saya sambil membawa surat pengunduran diri dari PT DGI yang ditujukan pada panitia pengadaan barang dan jasa pembangunan gedung baru DPR," beber Sumirat.

Sumirat lalu membacakan sebagian isi surat pengunduran diri tersebut. PT DGI tidak ingin proses pembangunan gedung baru DPR ikut ter blow up karena kasus suap Sesmenpora.

"Merujuk pada perkembangan terakhir terutama berita di media massa demi kebaikan dan menghindari polemik yang belum tentu benar maka PT DGI menyatakan mundur dari tender pembangunan gedung baru DPR. Kami berharap dapat memberikan suasana kondusif bagi semua pihak terkait," ujar Sumirat membacakan isi surat tersebut.

Sumirat menuturkan, Setjen DPR sudah berkonsultasi hukum mengenai PT DGI. Namun PT DGI akhirnya mundur sendiri.

"Kami sudah konsultasi hukum mengenai ini, tapi yang bersangkutan sudah mundur sebelum didiskualifiasi," tandasnya.

PT DGI diinformasikan lolos dalam seleksi awal tersebut. Kelima perusahaan yang lolos seleksi tahap awal tender gedung baru adalah PT KSO Adhi Karya-Wika, PT PP (Persero), PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Duta Graha Indah Tbk.

Sementara itu tiga perusahaan lain gagal melewati kualifikasi tahap awal. Perusahaan yang gagal adalah PT Nindya Karya, PT Jaya Konstruksi, dan PT Tiga Mutiara.

Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%