detikcom
Rabu, 27/04/2011 12:21 WIB

Kunjungan Kerja ke Australia & Spanyol Kedok Wisata DPR ke Luar Negeri

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Kunjungan kerja Komisi VIII DPR ke Australia dan Komisi X DPR ke Spanyol dinilai tanpa alasan yang jelas karena parlemen kedua negara saat ini sedang reses. Kunjungan kerja dua komisi itu dinilai sebagai upaya berwisata ke luar negeri dengan uang rakyat.

"Jadi memang kunjungan anggota DPR yang tidak bertemu dengan siapa-siapa menunjukkan studi banding sebagai kedok DPR pelesiran ke negara lain," kritik Direktur Formappi, Sebastian Salang.

Hal ini disampaikan Salang menanggapi kepergian rombongan Komisi VIII DPR ke Australia dan Komisi X DPR ke Spanyol. Salang menyampaikan hal ini kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Salang menuturkan, secara tidak langsung DPR telah mempermalukan Indonesia di mata dunia. Karena kunjungan kerja yang dilakukan tanpa agenda yang jelas.

"Melecehkan bangsa ini di mata negara lain. Karena kesan negara yang dikunjungi terhadap parlemen ini nggak ada kerjaan dan tujuannya nggak jelas," tutur Salang.

Karenanya seharusnya DPR mengevaluasi total kunjungan kerja ke luar negeri. Karena jelas tanpa tujuan yang konkret untuk kesejahteraan rakyat.

"Duta besar Indonesia di luar negeri sudah merasa muak dengan kunjungan karena mereka harus berhadapan dan menjelaskan kepada pihak negara yang dikunjungi. Dan ini sudah memalukan dan semestinya studi banding dievaluasi total," sarannya.

Salang pun mengusulkan kelak kunjungan kerja anggota dilakukan perseorangan anggota DPR. Sehingga jelas pertanggunganjawabannya.

"Kita lihat siapa anggota DPR yang pertama mengusulkan karena ini pertangguanjawabnya sangat pribadi, dan harus ada hasilnya," tutup Salang.

(van/nik)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel