Sabtu, 23/04/2011 23:51 WIB

JK: Pemerintah Harus Menyadarkan Tokoh NII

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla meminta keseriusan pemerintah untuk menangani aksi Negara Islam Indonesia (NII) yang marak saat ini. Menurutnya tugas pemerintah harus menyadarkan tokoh-tokoh NII yang ada.

"Pemerintah harus memberikan pengetahuan yang benar soal aqidah dan mencari tokoh-tokoh NII. Harus disadarkan," ujar JK usai menyaksikan pementasan Teater I La Galigo, di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Sabtu (23/4/2011) malam.

Menurut JK ada pemahaman yang salah dari para tokoh NII yang ada saat ini. NII selama ini juga kerap dikaitkan dalam kasus pencucian otak dan hilangnya mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia.

"NII harus dilawan, pemerintah dan para ulama harus memberikan pengetahuan yang benar," tambahnya.

Selain itu, JK menambahkan, gerakan radikalisme di Indonesia saat ini semakin berbahaya. Para Radikalis menganggap surga sebagai sesuatu yang mudah diraih begitu saja, misalnya dengan bom bunuh diri dan menganggap dirinya mati syahid.

"Setiap orang bisa berpikir ekstrim, asalkan jangan sampai berbuat anarkis, ini berbahaya," tandas JK.




Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(mna/her)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%