detikcom
Sabtu, 23/04/2011 23:51 WIB

JK: Pemerintah Harus Menyadarkan Tokoh NII

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla meminta keseriusan pemerintah untuk menangani aksi Negara Islam Indonesia (NII) yang marak saat ini. Menurutnya tugas pemerintah harus menyadarkan tokoh-tokoh NII yang ada.

"Pemerintah harus memberikan pengetahuan yang benar soal aqidah dan mencari tokoh-tokoh NII. Harus disadarkan," ujar JK usai menyaksikan pementasan Teater I La Galigo, di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Sabtu (23/4/2011) malam.

Menurut JK ada pemahaman yang salah dari para tokoh NII yang ada saat ini. NII selama ini juga kerap dikaitkan dalam kasus pencucian otak dan hilangnya mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia.

"NII harus dilawan, pemerintah dan para ulama harus memberikan pengetahuan yang benar," tambahnya.

Selain itu, JK menambahkan, gerakan radikalisme di Indonesia saat ini semakin berbahaya. Para Radikalis menganggap surga sebagai sesuatu yang mudah diraih begitu saja, misalnya dengan bom bunuh diri dan menganggap dirinya mati syahid.

"Setiap orang bisa berpikir ekstrim, asalkan jangan sampai berbuat anarkis, ini berbahaya," tandas JK.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mna/her)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%