Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 23/04/2011 23:51 WIB

JK: Pemerintah Harus Menyadarkan Tokoh NII

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
JK: Pemerintah Harus Menyadarkan Tokoh NII
Jakarta - Mantan Wapres Jusuf Kalla meminta keseriusan pemerintah untuk menangani aksi Negara Islam Indonesia (NII) yang marak saat ini. Menurutnya tugas pemerintah harus menyadarkan tokoh-tokoh NII yang ada.

"Pemerintah harus memberikan pengetahuan yang benar soal aqidah dan mencari tokoh-tokoh NII. Harus disadarkan," ujar JK usai menyaksikan pementasan Teater I La Galigo, di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, Sabtu (23/4/2011) malam.

Menurut JK ada pemahaman yang salah dari para tokoh NII yang ada saat ini. NII selama ini juga kerap dikaitkan dalam kasus pencucian otak dan hilangnya mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia.

"NII harus dilawan, pemerintah dan para ulama harus memberikan pengetahuan yang benar," tambahnya.

Selain itu, JK menambahkan, gerakan radikalisme di Indonesia saat ini semakin berbahaya. Para Radikalis menganggap surga sebagai sesuatu yang mudah diraih begitu saja, misalnya dengan bom bunuh diri dan menganggap dirinya mati syahid.

"Setiap orang bisa berpikir ekstrim, asalkan jangan sampai berbuat anarkis, ini berbahaya," tandas JK.




Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mna/her)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%