detikcom
Rabu, 20/04/2011 13:29 WIB

Debt Collector Dianiaya Nasabah

Pangkostrad: Musuhnya 3 Orang, Masa Kita Serang 1 Pleton

Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Dugaan 40 anggota TNI menyerang debt collector Helmy Yohanes Manuputty (34) hingga tewas, mengundang tanda tanya Pangkostrad Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo. Ia seperti tidak yakin tentang hal itu.

"40 Orang? Masa 40 orang, itu kan 1 pleton. Kayak mau perang saja. Masa musuhnya 3 (orang), kita serang 1 pleton," kata Pramono sambil tersenyum saat ditanya dugaan 40 anggota TNI yang 'mengambil' dan menyergap Helmy di depan kantornya di SMS Finance, Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Pramono di Makodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (20/4/2011).

Ketika ditanya Helmy dan temannya yang diduga sempat dibawa ke Markas Tontaipur, Cilodong, Pramono meminta hal tersebut harus diklarifikasi dahulu.

"Nah itu yang harus diklarifikasi. Hasil pemeriksaan POM belum disampaikan," ujar adik Ibu Negara, Ani Yudhoyono ini.

Pramono mengaku tidak tahu seputar anggota TNI berinisial R, yang telah melapor dugaan perbuatan tidak menyenangkan ke Polres Depok. Pramono berharap pemeriksaan segera selesai.

"Secepatnyalah (pemeriksaan selesai)," kata dia.

Buce yang merupakan teman Helmy sesama debt collector sebelumnya menceritakan, sekitar 40 orang oknum TNI berpakaian seragam maupun yang tidak seragam datang ke kantor Helmy di SMS Finance, Jl Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.

Mereka 'mengambil' 4 orang termasuk Helmy. Namun seorang di antaranya berhasil lolos dari sergapan oknum TNI. Sedangkan Helmy dan 2 temannya dibawa ke Cilodong. Setelah dipukuli, lanjut Buce, Helmy dan temannya dibuang terpisah. Helmy dibuang ke Cililitan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/fay)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%