detikcom
Jumat, 15/04/2011 15:28 WIB

Ratusan Pejabat Teras Polda Metro Jaya Dimutasi

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman memutasi pejabat teras di tingkat Polsek hingga Kepala Satuan (Kasat) di wilayah hukum Polda Metropolitan Jakarta Raya. Ada 111 anggota Polda Metro yang terkena mutasi.

Dalam Surat Telegram Rahasia (STR) bernomor STR/794/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang diperoleh wartawan, setidaknya ada 111 anggota Polda Metro Jaya yang diganti, antara lain:

Direktur Tahanan dan Titipan (Tahti) Polda Metro Jaya AKBP Helmy Santika dimutasikan sebagai Kasubdit Umum Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya menggantikan AKBP Nico Afinta.

AKBP Gembong Yudha Kabag Binopsnal Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya diangkat sebagai Kasubdit III Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggantikan AKBP Asep Safrudin yang diangkat sebagai Kaporesta Bandara Soekarno-Hatta.

AKBP M Firman dimutasikan menjadi Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat menggantikan Kompol Yoyon Tony Surya Putra.

Kompol Dodi Rahmawan, Kasat Reskrim Polresta Jakarta Timur dimutasikan menjadi Kabag Pengawas dan Penyidik Ditrekrimum Polda Metro. Posisinya digantikan oleh Kompol Bastoni Purnama.

Kompol Yulius Audie Latuheru, Kanit III Subdit Umum Polda Metro Jaya dimutasikan sebagai Pamen Polda Metro dalam rangka Sespimmen. Ia digantikan oleh Kompol Samsu Arifin, Kapolsek Jatiuwung.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%