detikcom
Rabu, 06/04/2011 16:04 WIB

Video Tawuran Marak di Youtube, STM Ganesha Depok Dirugikan

Solehuddin - detikNews
Youtube
Depok - Video tawuran pelajar yang marak di-upload di Youtube, tidak luput dari perhatian pihak sekolah. Misalnya video 'Boedoet VS Ganesha' yang dikritik warga Depok, dinilai juga merugikan sekolah terkait, yaitu STM Ganesha Satria Depok.

Kepala Sekolah STM Ganesha Satria, Haris Prayitno, mengatakan sekolah paling dirugikan atas video tawuran yang menyebut nama institusinya. Muncul citra buruk terhadap mereka.

"Dengan video ini kita dirugikan. Orang tua murid menilai sekolah kita sering tawuran," kata Haris Prayitno di kantornya, Rabu (6/4/2011).

Padahal menurutnya, sudah hampir setahun tidak ada tawuran antara STM Ganesha Satria dan STM Budi Utomo 6 Depok. Pihak sekolah sedang menyelidiki orang-orang yang terkait video tawuran ini.

"Kita lagi selidiki siapa yang posting. Kita sudah lihat videonya, tidak ada tuh muka anak-anak kita," kata dia.

Bahkan, antisipasi tawuran menurut Haris sudah dilakukan. Dua sekolah yang terlibat tawuran dan polisi sudah sering membahas langkah antisipasi.

"Kita, Budi Utomo dan Polsek Sukmajaya sering bertemu untuk membahas tawuran ini," kata Haris.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fay/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%