detikcom
Selasa, 05/04/2011 22:24 WIB

Tertunda 7 Tahun, RUU BPJS Harus Segera Disahkan

Ari Saputra - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari FPDIP Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah proaktif dalam pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, RUU yang menjamin penyaluran jaminan sosial ini sudah 7 tahun terhenti pembahasannya.

"Ini harus. Sebab masih banyak rakyat yang selama ini belum mendapat jaminan sosial. Jumlahnya puluhan juta," kata Rieke dalam diskusi 'Badan Penyelenggara Jaminan Sosial' di Kafe Domus, Jl Veteran I, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2011).

RUU BPJS adalah realisasi dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah disahkan pada tahun 2004. Namun karena pemerintah kurang proaktif, RUU ini mangkrak di DPR.

Pandangan senada disampaikan anggota DPR dari Partai Hanura, Akbar Faisal. Ia mengancam bila pemerintah tidak merespon RUU tersebut, dia akan mengedarkan tandatangan untuk hak interpelasi.

"Mana formulirnya, kalau ada formulirnya sekarang saya tandatangan. Kalau sudah, biar saya bawa, besok 17 anggota DPR sudah tandatangan," ucap Akbar disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Dengan pembentukan badan tersebut, nantinya Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen menjadi lembaga nirlaba yang tidak profit oriented. Sekarang, imbuh Rieke, status keempat perusahaan penjamin tersebut seperti perusahaan umum yang mencari keuntungan bisnis.

"Dengan UU Badan Jaminan Sosial, keempat itu tidak boleh profit oriented. Tetapi berorietasi nirlaba, wali amanah dengan basis pembiayaan iuran negara, pemberi kerja, pekerja atu buruh maupun rakyat yang mampu," tandas Rieke.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(Ari/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%