Detik.com News
Detik.com

Selasa, 05/04/2011 22:24 WIB

Tertunda 7 Tahun, RUU BPJS Harus Segera Disahkan

Ari Saputra - detikNews
Tertunda 7 Tahun, RUU BPJS Harus Segera Disahkan foto: detikcom
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari FPDIP Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah proaktif dalam pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, RUU yang menjamin penyaluran jaminan sosial ini sudah 7 tahun terhenti pembahasannya.

"Ini harus. Sebab masih banyak rakyat yang selama ini belum mendapat jaminan sosial. Jumlahnya puluhan juta," kata Rieke dalam diskusi 'Badan Penyelenggara Jaminan Sosial' di Kafe Domus, Jl Veteran I, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2011).

RUU BPJS adalah realisasi dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah disahkan pada tahun 2004. Namun karena pemerintah kurang proaktif, RUU ini mangkrak di DPR.

Pandangan senada disampaikan anggota DPR dari Partai Hanura, Akbar Faisal. Ia mengancam bila pemerintah tidak merespon RUU tersebut, dia akan mengedarkan tandatangan untuk hak interpelasi.

"Mana formulirnya, kalau ada formulirnya sekarang saya tandatangan. Kalau sudah, biar saya bawa, besok 17 anggota DPR sudah tandatangan," ucap Akbar disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Dengan pembentukan badan tersebut, nantinya Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen menjadi lembaga nirlaba yang tidak profit oriented. Sekarang, imbuh Rieke, status keempat perusahaan penjamin tersebut seperti perusahaan umum yang mencari keuntungan bisnis.

"Dengan UU Badan Jaminan Sosial, keempat itu tidak boleh profit oriented. Tetapi berorietasi nirlaba, wali amanah dengan basis pembiayaan iuran negara, pemberi kerja, pekerja atu buruh maupun rakyat yang mampu," tandas Rieke.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(Ari/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%