Selasa, 05/04/2011 22:24 WIB

Tertunda 7 Tahun, RUU BPJS Harus Segera Disahkan

Ari Saputra - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari FPDIP Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah proaktif dalam pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebab, RUU yang menjamin penyaluran jaminan sosial ini sudah 7 tahun terhenti pembahasannya.

"Ini harus. Sebab masih banyak rakyat yang selama ini belum mendapat jaminan sosial. Jumlahnya puluhan juta," kata Rieke dalam diskusi 'Badan Penyelenggara Jaminan Sosial' di Kafe Domus, Jl Veteran I, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2011).

RUU BPJS adalah realisasi dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah disahkan pada tahun 2004. Namun karena pemerintah kurang proaktif, RUU ini mangkrak di DPR.

Pandangan senada disampaikan anggota DPR dari Partai Hanura, Akbar Faisal. Ia mengancam bila pemerintah tidak merespon RUU tersebut, dia akan mengedarkan tandatangan untuk hak interpelasi.

"Mana formulirnya, kalau ada formulirnya sekarang saya tandatangan. Kalau sudah, biar saya bawa, besok 17 anggota DPR sudah tandatangan," ucap Akbar disambut tepuk tangan peserta diskusi.

Dengan pembentukan badan tersebut, nantinya Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen menjadi lembaga nirlaba yang tidak profit oriented. Sekarang, imbuh Rieke, status keempat perusahaan penjamin tersebut seperti perusahaan umum yang mencari keuntungan bisnis.

"Dengan UU Badan Jaminan Sosial, keempat itu tidak boleh profit oriented. Tetapi berorietasi nirlaba, wali amanah dengan basis pembiayaan iuran negara, pemberi kerja, pekerja atu buruh maupun rakyat yang mampu," tandas Rieke.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(Ari/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
36%
Kontra
64%