detikcom
Rabu, 30/03/2011 06:34 WIB

Laporan dari Abu Dhabi

Duh! 66 TKI Dipenjara karena Kasus Asusila di Abu Dhabi

Hery Winarno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Abu Dhabi - Dari data KBRI untuk Uni Emirat Arab menyebutkan, 70 TKI saat ini sedang melaksanakan pidana penjara di Abu Dhabi. Dari 70 tersebut sebagian besar dipidana karena melakukan tindakan asusila.

"Sekarang ini ada 70 WNI kita yang dipenjara di sini. Dari 70 itu 66 nya dipidana karena melakukan pidana asusila," ujar Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Wahid Supriyadi kepada detikcom di Komplek KBRI Uni Emirat Arab, Jl Sultan Bin Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (29/3/2011).

Menurut Wahid, hal tersebut disebabkan belum semua TKI mengerti tentang aturan di Uni Emirat Arab. Menurutnya, pemerintah setempat memberikan peraturan yang sangat ketat terkait asusila.

"Di sini, bila ada sepasang lawan jenis di dalam kamar, itu bisa kena pidana asusila. Terlepas mereka melakukan hubungan atau tidak. Ini yang mungkin belum banyak dipahami TKI kita. Dan banyak TKI kita yang kena larangan ini," terang diplomat Kelahiran Mirit, Kebumen, Jawa Tengah ini.

Meski demikian, hukuman yang diberikan kepada para TKI yang di dominasi TKW tersebut tergolong tidak berat. Sebagian besar hanya dipidana di bawah 1 tahun penjara.

"Sistem penjara di sini sudah sangat baik. Makanan untuk para narapidana di sini tergolong mewah, makanya banyak yang tambah gemuk di penjara," terangnya.

KBRI untuk UEA juga memberikan perhatian lebih bagi para TKI yang saat ini berada di penjara. Tak jarang, KBRI selalu memonitor dengan mendatangi penjara sekadar bertemu dengan para TKI.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(her/irw)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%