detikcom
Rabu, 23/03/2011 10:29 WIB

Gaji TKI di Malaysia Tak Lagi dalam Uang Cash

Nurvita Indarini - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - 80 Persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengeluhkan gaji yang tidak dibayar. Sementara itu, sang majikan berkelit. Untuk melindungi TKI dari ketidakjelasan pembayaran gaji, upah TKI di Malaysia tidak lagi dalam bentuk uang cash.

"Gaji diminta dikirim melalui rekening sehingga ada bukti slip pembayarannya. Ini karena 80 persen TKI mengeluh gaji tidak dibayar, sedangkan majikan berkelit sudah membayar. Kalau dikirim ke rekening kan ada buktinya," kata juru bicara Menakertrans, Dita Indah Sari, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (23/3/2011).

Mekanisme pemberian gaji TKI itu tercantum dalam salah satu poin MoU antara Kemenakertrans Indonesia dan Malaysia yang akan ditandatangani pada awal Mei nanti. Penandatanganan MoU tersebut berarti mencabut moratorium TKI ke Malaysia. Dengan demikian, Indonesia akan kembali mengirimkan TKI sektor domestik.

"Moratorium akan dicabut segera setelah penandatangan MoU dengan Malaysia terjadi. Selambat-lambatnya awal Mei akan datang Menaker Malaysia ke Jakarta untuk menandatangani MoU itu," imbuh Dita.

Menurut Dita, beberapa poin dalam MoU yang menjadi kelanjutan letter of intent (LoI) yang ditandatangani kedua pihak pada Mei 2010. Poin-poin tersebut antara lain:

1. TKI berhak atas one day off atau satu hari hari libur setiap pekannya.
2. Paspor dipegang TKI dan bukan majikan.
3. Pembayaran gaji TKI tidak lagi dilakukan secara tunai, namun dikirim ke rekening TKI yang bersangkutan. Hal ini untuk memudahkan kontrol apakah gaji dibayar sesuai kesepakatan.
4. Pembentukan joint task force yang beranggotakan perwakilan Indonesia di Malaysia dan petugas Depnaker Malaysia. Satgas ini bertugas melakukan pengawasan dan perlindungan pada TKI yang telah berada di Negeri Jiran itu.
5. Gaji TKI disesuaikan dengan harga pasar.

Terkait gaji yang disesuaikan harga pasar, pemerintah Indonesia tidak membuat standar gaji minimum lantaran jenis pekerjaan yang tidak sama. Pekerjaan di sektor informal begitu beragam dan kualitas TKI juga bermacam-macam. Harga pasar adalah harga umum di satu negara bagian tertentu terkait dengan jenis pekerjaannya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vit/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%