detikcom

Minggu, 20/03/2011 04:30 WIB

Sengketa Pemilukada ke PT

Jimly: Sayang Lembaga Sepenting MK Tugasnya Sedikit

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Pemerintah kembali melemparkan wacana panas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Pemilukada yang saat menjadi kewenangan MK diusulkan akan dicabut dan diserahan ke Pengadilan Tinggi (PT). Mantan Ketua MK, Jimly Assiddiqie pun menyayangkan usulan tersebut, karena tugas MK akan semakin menyusut.

"Sayang kalau lembaga sepenting MK kerjaannya semakin sedikit," ujar Jimly saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (19/3/2011) malam.

Menurut Jimly, pertahunnya MK hanya menangani sekitar 200an kasus yang termasuk Pilkada. Bila usulan tersebut jadi direalisasikan maka tugas Mahkamah Agung (MA) akan semakin berat.

"Itu nanti bersifat final atau tidak?. Kalau tidak malah membuat tugas MA semakin banyak, dan akhirnya kasus malah jadi menumpuk di MA," terang Jimly.

Menurut Jimly, bila ada kekurangan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada di MK seharusnya sistemnya diperbaiki, tidak perlu melempar kewenangan memutus ke PT. Menurutnya diperlukan sebuah stabilitas negara yang kuat untuk membangun sistem hukum yang baik.

"Inikan ngurusi negara, bukan sekadar ngurusi satu RT, perlu sistem yang kuat. Jangan setiap ada masalah terus dirubah, nanti kalau di PT ada masalah diusulkan adanya pengadilan Pemilu?, itukan repot jadinya," imbuhnya.

Dalam draft Pemilukada yang disusun Kemendagri (versi Februari 2011) telah mencabut kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada. Draft yang sudah bersifat final tersebut saat ini telah berada di Kementerian Hukum dan HAM dan segera dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan draft tersebut, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dikembalikan ke PT sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada sebelum lahirnya UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi efektifkan ususlan ini?

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(her/her)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%