Minggu, 20/03/2011 04:30 WIB

Sengketa Pemilukada ke PT

Jimly: Sayang Lembaga Sepenting MK Tugasnya Sedikit

Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Pemerintah kembali melemparkan wacana panas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Pemilukada yang saat menjadi kewenangan MK diusulkan akan dicabut dan diserahan ke Pengadilan Tinggi (PT). Mantan Ketua MK, Jimly Assiddiqie pun menyayangkan usulan tersebut, karena tugas MK akan semakin menyusut.

"Sayang kalau lembaga sepenting MK kerjaannya semakin sedikit," ujar Jimly saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (19/3/2011) malam.

Menurut Jimly, pertahunnya MK hanya menangani sekitar 200an kasus yang termasuk Pilkada. Bila usulan tersebut jadi direalisasikan maka tugas Mahkamah Agung (MA) akan semakin berat.

"Itu nanti bersifat final atau tidak?. Kalau tidak malah membuat tugas MA semakin banyak, dan akhirnya kasus malah jadi menumpuk di MA," terang Jimly.

Menurut Jimly, bila ada kekurangan dalam penyelesaian sengketa Pemilukada di MK seharusnya sistemnya diperbaiki, tidak perlu melempar kewenangan memutus ke PT. Menurutnya diperlukan sebuah stabilitas negara yang kuat untuk membangun sistem hukum yang baik.

"Inikan ngurusi negara, bukan sekadar ngurusi satu RT, perlu sistem yang kuat. Jangan setiap ada masalah terus dirubah, nanti kalau di PT ada masalah diusulkan adanya pengadilan Pemilu?, itukan repot jadinya," imbuhnya.

Dalam draft Pemilukada yang disusun Kemendagri (versi Februari 2011) telah mencabut kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada. Draft yang sudah bersifat final tersebut saat ini telah berada di Kementerian Hukum dan HAM dan segera dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan draft tersebut, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dikembalikan ke PT sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada sebelum lahirnya UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi efektifkan ususlan ini?

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(her/her)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%