Detik.com News
Detik.com
Kamis, 17/03/2011 15:03 WIB

Bonaran akan Gandeng KPK Berantas Korupsi di Tapanuli Tengah

Moksa Hutasoit - detikNews
Bonaran akan Gandeng KPK Berantas Korupsi di Tapanuli Tengah
Jakarta - Bupati terpilih Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang menilai masih banyak praktik korupsi yang terjadi di daerah yang akan dipimpinnya itu. Mantan pengacara Anggodo Widjojo ini pun berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan daerahnya.

"Saya akan ajak KPK untuk membersihkan daerah Tapanuli Tengah," ujar Bonaran saat dihubungi, Kamis (17/3/2011).

Bonaran menilai, keterpurukan Tapanuli Tengah sehingga menjadi salah satu kawasan termiskin di Indonesia, adalah karena maraknya praktik korupsi. Dengan mengajak KPK, Bonaran berjanji akan memberantasnya.

Bonaran juga mengajak para pesaingnya agar sama-sama membahu membangun kawasan ini. "Saya akan ajak mereka kerjasama bagi yang mau bangun daerah Tapanuli Tengah," tegasnya.

Raja Bonaran Situmeang yang berpasangan dengan Syukran Jamilan Tanjung terpilih sebanyak 61 persen dalam Pemilukada Tapanuli Tengah 12 Maret lalu. Pemilukada ini diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bonaran-Sukran Tanjung, Dinariyana Samosir-Hikmala Raya Harahap, serta satu pasangan calon yang berasal dari Independen.

Nama Bonaran melejit saat ia memegang Anggodo dalam kasus Cicak vs Buaya. Kasus inilah yang akhirnya membuat dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah jadi tersangka dan sempat ditahan. Bonaran juga sempat disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/lrn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%