detikcom

Kamis, 17/03/2011 15:03 WIB

Bonaran akan Gandeng KPK Berantas Korupsi di Tapanuli Tengah

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Bupati terpilih Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang menilai masih banyak praktik korupsi yang terjadi di daerah yang akan dipimpinnya itu. Mantan pengacara Anggodo Widjojo ini pun berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan daerahnya.

"Saya akan ajak KPK untuk membersihkan daerah Tapanuli Tengah," ujar Bonaran saat dihubungi, Kamis (17/3/2011).

Bonaran menilai, keterpurukan Tapanuli Tengah sehingga menjadi salah satu kawasan termiskin di Indonesia, adalah karena maraknya praktik korupsi. Dengan mengajak KPK, Bonaran berjanji akan memberantasnya.

Bonaran juga mengajak para pesaingnya agar sama-sama membahu membangun kawasan ini. "Saya akan ajak mereka kerjasama bagi yang mau bangun daerah Tapanuli Tengah," tegasnya.

Raja Bonaran Situmeang yang berpasangan dengan Syukran Jamilan Tanjung terpilih sebanyak 61 persen dalam Pemilukada Tapanuli Tengah 12 Maret lalu. Pemilukada ini diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bonaran-Sukran Tanjung, Dinariyana Samosir-Hikmala Raya Harahap, serta satu pasangan calon yang berasal dari Independen.

Nama Bonaran melejit saat ia memegang Anggodo dalam kasus Cicak vs Buaya. Kasus inilah yang akhirnya membuat dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah jadi tersangka dan sempat ditahan. Bonaran juga sempat disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
57%
Kontra
43%