Kamis, 17/03/2011 15:03 WIB

Bonaran akan Gandeng KPK Berantas Korupsi di Tapanuli Tengah

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Bupati terpilih Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang menilai masih banyak praktik korupsi yang terjadi di daerah yang akan dipimpinnya itu. Mantan pengacara Anggodo Widjojo ini pun berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan daerahnya.

"Saya akan ajak KPK untuk membersihkan daerah Tapanuli Tengah," ujar Bonaran saat dihubungi, Kamis (17/3/2011).

Bonaran menilai, keterpurukan Tapanuli Tengah sehingga menjadi salah satu kawasan termiskin di Indonesia, adalah karena maraknya praktik korupsi. Dengan mengajak KPK, Bonaran berjanji akan memberantasnya.

Bonaran juga mengajak para pesaingnya agar sama-sama membahu membangun kawasan ini. "Saya akan ajak mereka kerjasama bagi yang mau bangun daerah Tapanuli Tengah," tegasnya.

Raja Bonaran Situmeang yang berpasangan dengan Syukran Jamilan Tanjung terpilih sebanyak 61 persen dalam Pemilukada Tapanuli Tengah 12 Maret lalu. Pemilukada ini diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bonaran-Sukran Tanjung, Dinariyana Samosir-Hikmala Raya Harahap, serta satu pasangan calon yang berasal dari Independen.

Nama Bonaran melejit saat ia memegang Anggodo dalam kasus Cicak vs Buaya. Kasus inilah yang akhirnya membuat dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah jadi tersangka dan sempat ditahan. Bonaran juga sempat disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mok/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%