Kamis, 17/03/2011 15:03 WIB

Bonaran akan Gandeng KPK Berantas Korupsi di Tapanuli Tengah

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Bupati terpilih Tapanuli Tengah, Raja Bonaran Situmeang menilai masih banyak praktik korupsi yang terjadi di daerah yang akan dipimpinnya itu. Mantan pengacara Anggodo Widjojo ini pun berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan daerahnya.

"Saya akan ajak KPK untuk membersihkan daerah Tapanuli Tengah," ujar Bonaran saat dihubungi, Kamis (17/3/2011).

Bonaran menilai, keterpurukan Tapanuli Tengah sehingga menjadi salah satu kawasan termiskin di Indonesia, adalah karena maraknya praktik korupsi. Dengan mengajak KPK, Bonaran berjanji akan memberantasnya.

Bonaran juga mengajak para pesaingnya agar sama-sama membahu membangun kawasan ini. "Saya akan ajak mereka kerjasama bagi yang mau bangun daerah Tapanuli Tengah," tegasnya.

Raja Bonaran Situmeang yang berpasangan dengan Syukran Jamilan Tanjung terpilih sebanyak 61 persen dalam Pemilukada Tapanuli Tengah 12 Maret lalu. Pemilukada ini diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bonaran-Sukran Tanjung, Dinariyana Samosir-Hikmala Raya Harahap, serta satu pasangan calon yang berasal dari Independen.

Nama Bonaran melejit saat ia memegang Anggodo dalam kasus Cicak vs Buaya. Kasus inilah yang akhirnya membuat dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah jadi tersangka dan sempat ditahan. Bonaran juga sempat disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/lrn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%