Kamis, 17/03/2011 03:14 WIB

Kalemdikpol Usul Sespim Digelar di Polda-polda

Khairul Ikhwan - detikNews
Medan - Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) Mabes Polri Komjen Pol Oegroseno menyatakan akan membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di tubuh Polri. Salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) direncanakan tidak lagi dilakukan di Cisarua, Bogor, namun di Polda masing-masing.

Hal ini disampaikan Oegroseno saat acara perpisahan dengan anggota Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut di salah satu cafe di kawasan Bandara Polonia Medan, Rabu (16/03/2011) malam.

Oegroseno mengatakan, pelaksanaan pendidikan Sespim di Polda masing-masing memiliki alasan tersendiri. Tujuannya agar tenaga dan pikiran siswa Sespim tetap bisa dimanfaatkan di wilayah tugasnya masing-masing.

"Tidak seperti sistem pendidikan Sespim selama ini, siswa wajib pindah ke lokasi sekolah. Sebagian terpaksa membawa keluarga hingga mengeluarkan biaya tinggi. Sedang sebagian lagi terpaksa berpisah dengan keluarga. Ini tidak efektif," papar Oegroseno.

Sistem pendidikan tersebut rencananya akan diajukan nantinya kepada Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dalam waktu dekat. "Semoga rencana ini disetujui atasan saya agar pembekalan keilmuan di jajaran Polri bisa efektif dan tepat guna," beber mantan Kapolda Sumut ini.

Sementara Ketua IMI Sumut, Musa Rajeck Shah mengatakan, salah satu kebijakan Oegroseno saat menjabat Kapolda Sumut yang dapat dicontoh adalah membudayakan patroli hemat energi. Personil polisi yang selama ini menggunakan sepeda motor, secara perlahan dikurangi dengan memanfaatkan sepeda dan sepatu roda.

"Kebijakan ini patut dicontoh Polda lainnya, karena dapat mengurangi polusi udara di kawasan perkotaan," kata Musa.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/ape)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%