Detik.com News
Detik.com
Selasa, 15/03/2011 13:33 WIB

Bos Metro TV Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Dipo Alam

Aprizal Rahmatullah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pemimpin Redaksi Metro TV Elman Saragih diperiksa terkait kasus pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam soal boikot media. Elman diperiksa sebagai saksi.

"Jadi mereka minta kesaksian kita tentang keterangaan Pak Dipo yang memboikot Metro TV, Media Indonesia. Saya jelaskan tentang kebenaran itu. Itu benar sesuai laporan wartawan kami," kata Elman saat keluar dari Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Selasa (15/3/2011).

Elman mengatakan, pihaknya merasa dirugikan oleh pernyataan Dipo Alam. Hal itu terasa dampaknya saat di lapangan.

"Iya dirugikan. Karena kami kesulitan akses ke pejabat pemerintah. Alasannya kesibukan sih bukan boikot, tapi ada dampaknya," jelas pria bertubuh besar ini.

Elman mengaku, pernyataan Dipo soal boikot media adalah hal serius yang harus jadi perhatian. Karenanya, jalur pidana merupakan satu-satunya cara untuk memberikan pelajaran untuk siapa saja yang ingin mengancam media.

"Ini yang ingin kita perjuangkan. Jangan sampai pers dikekang dari info. Yang rugi bukan pers, tapi rakyat," imbuhnya.

Elman hanya diperiksa 2 jam di Bareskrim. Pria berkacamata ini mengenakan seragam khusus Metro TV. Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ape/lrn)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%