detikcom
Jumat, 11/03/2011 13:34 WIB

Panglima TNI & Kapolri Terima Brevet Komando Kehormatan Kopassus

Ramadhian Fadillah - detikNews
(foto: Ramadhian/detikcom)
Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo menerima brevet komando kehormatan Kopassus TNI AD. Mereka pun diberi baret merah khas pasukan khusus TNI AD ini.

Pemberian tanda kehormatan ini digelar di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (11/3/2011).

"Saya mengucapkan rasa syukur dan terimakasih dapat menjadi anggota kehormatan Kopassus. Saya merasa bangga," ujar Agus yang menjadi inspektur upacara.

Agus berharap dengan diberikan tanda kehormatan ini, hubungan kekeluargaan antar angkatan dan Polri dapat terjalin. Selain itu semangat komando diharapkan bisa meningkatkan rasa pengabdian pada bangsa.

"Semoga memupuk jiwa korsa antara TNI AD, AL, AU dan Kapolri yang menjadi tulang punggung pertahanan dan keamanan negara," harapnya.

Kasad Jenderal George Toisutta, Kasal Laksamana Soeparno dan Kasau Marsekal Imam Sufaat juga menerima kehormatan yang sama.

Kelima perwira tinggi itu tampak mengenakan baju loreng khas kopassus plus baret merahnya. Tidak lupa, pisau komando emas juga terselip di pinggang.

Walau tidak perlu menempuh pendidikan komando selayaknya prajurit Kopassus, para jenderal ini turut mencicipi aksi menjadi pasukan khusus. Mulai dari merayap di tali, menerima perintah operasi, halang rintang, hingga melakukan seruan mendadak ala pasukan khusus.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rdf/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
55%
Kontra
45%